Pro Kontra Penambangan Fosfat di Sumenep 

  • Whatsapp
Lubang Galian Fosfat di Florida (Sumber: www.biologicaldiversity.org)

KABARMADURA.ID, SUMENEP- Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Mulai dari migas, kelapa sawit, emas, hingga batubara. SDA ini sejak dulu menjadi incaran para pemodal dan korporasi raksasa nasional atau bahkan internasional. Terbukti, di berbagai pelosok daerah nusantara ini, seperti di Kalimantan, Banyuwangi, Papua, bahkan di Madura, banyak korporasi-korporasi ekstraktif yang sudah beroperasi mengeruk tanah yang subur ini. Di bawah agenda-agenda ekstraktif korporasi-korporasi tersebut, gunung-gunung menjadi rata, bumi menjadi berlubang, hutang ditebang. Tentu saja, dampak buruk kekejian korporasi tersebut bukan tidak mungkin nanti akan terjadi.

Arus korporasi ini terus berlangsung hingga hari ini. Selain korporasi tambang batu bara, emas, minyak dan gas atau perusahaan-perusahaan raksasa kelapa sawit, kini yang sedang menjadi incaran adalah fosfat. Karena negara ini kaya akan material fosfat.

Bacaan Lainnya

Menurut Merah Johansyah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), endapan fosfat terdapat di sejumlah kawasan kars, yaitu ekosistem terpenting dalam kehidupan manusia. Karena sumber air yang setiap saat dikonsumsi manusia itu berasal dari batu kars. “Artinya kalau ada rencana pembongkaran fosfat maka itu sama rencana penghancuran kars, dan kalau ada rencana penghancuran kars, maka itu sama dengan rencana penghancuran sumber air,” ungkapnya saat menyampaikan materi pada webinar Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep.

Sebagai bentang ekosistem, luas kars di Indonesia mencapai 15,5 juta hektar. Tidak semuanya ditetapkan sebagai kawasan alam bentang kars (KBAK). Sementara ini yang sudah ditetapkan menjadi KBAK hanya 1,4 juta hektar, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nomor 17 Tahun 2012, oleh Kementerian ESDM.

Peta Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) Indonesia (Sumber: Database GIS JATAM 2021)

Seberapa luas bentang kawasan batu kars, seluas itu juga potensi kawasan fosfat di Indonesia. Di wilayah Jawa Timur, berdasarkan data Badan Geologi Dinas ESDM Jawa Timur (Jatim), kandungan fosfat tersebar di sekitar 10 wilayah, seperti: di Pacitan, Ponorogo, Situbondo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, bahkan di Madura, seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Saat Sub Direktorat Eksplorasi Mineral Industri dan Bantuan melakukan identifikasi lapangan ke sejumlah wilayah di Madura, pada tahun 1994 hingga 1999, ditemukan banyak potensi fosfat di Madura, yakni Sampang sekitar 5.000.000 m3, Pamekasan sekitar 23.400 m3 dan di Sumenep sekitar 827.500 m3

Peta Material Fosfat di Sumenep

Atas kenyataan inilah, rencana pertambangan fosfat di Madura kini mulai digenjot. Perencanaan proyek pertambangan ini di mulai di Kabupaten ujung timur Pulau Madura, yakni di Sumenep.

Dengan kata lain, potensi fosfat di Sumenep, kini menjadi kue yang diperebutkan. Hal ini terjadi karena material fosfat bermanfaat bagi korporasi. Dalam Pohon Industri Batuan Fosfat yang sempat dirilis oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia (RI) batuan fosfat ini bisa berguna bagi banyak industri, seperti industri pupuk, pelabuhan aluminium, industri deterjen, industri semen, plafond, sampai pada industri untuk peralatan-peralatan kedokteran. Lebih rincinya, bisa dilihat di skema berikut ini:

(Sumber:www.kemenperin.go.id)

Dalam upaya memuluskan agenda pertambangan fosfat di Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang menyiapkan draft revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 12/2013 Tahun 2013 – 2033. Agenda revisi ini berkenaan dengan perluasan titik lokasi material fosfat. Yang awalnya, hanya ditetapkan 8 titik lokasi, yakni di Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-Guluk, Gapura, Bluto, dan Arjasa, menjadi 18 lokasi. “Jika kita cermati secara ilmiah, kandungan fosfat di Sumenep ini memang ada. Jadi insyaAllah akan kita kembangkan ke angka 18 kecamatan, yang memang berpotensi untuk dilakukan pertambangan,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Nur Yayak Wahyudi, dalam sebuah kanal Youtube.

Menurut Yayak, Bappeda akan berusaha memotret segala bentuk potensi fosfat di Sumenep ini di Perda RTRW, makanya pihaknya mengajukan revisi. Artinya, 18 kecamatan titik fosfat yang menjadi salah satu poin revisi Perda RTRW tersebut, ia lakukan agar seluruh potensi alam yang berharga di Sumenep ini, seperti batu fosfat, nanti bisa dikembangkan. Dalam pengajuan revisi Perda RTRW Sumenep tersebut, Bappeda menambah 9 lokasi, yakni: Kecamatan Pasongsongan, Batuan, Pragaan, Batang-Batang, Dungkek, Talango, Saronggi, Dasuk dan Rubaru.

Tabel Titik Lokasi Fosfat di Sumenep

(Sumber: Bappeda Sumenep)

Pemkab Buka Kran Investasi

Agenda pertambangan fosfat yang hari ini benar-benar difasilitasi oleh Pemkab Sumenep ini, sejatinya juga beriringan dengan agenda pengembangan investasi di Sumenep. Arus investasi yang terus digenjot, dengan menggelar “karpet merah” pada sejumlah investor (termasuk pemodal perusahaan tambang fosfat), menjadi salah satu fokus pembangunan di Sumenep. Hal ini diakui oleh Herman H, Kepala Divisi Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, bahwa menurutnya, investasi itu sangat penting. Karena melalui investasi itulah, akan lahir industri-industri yang dapat membuka lapangan pekerjaan.

Dalam data Sumenep Investment Center, dihitung sejak tahun 2018 hingga 2020 kemarin, arus investasi di Sumenep semakin meningkat. Tahun 2018 serapan investasi di Sumenep mencapai Rp1.328.896.211.253, meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp149.360.338.593, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp943.133.934.483. Sering jumlah investasi yang semakin meningkat, serapan tenaga kerja di berbagai bidang usaha di Sumenep, juga terus meningkat, dari jumlah 6,676 pekerja di tahun 2018, 6.359 pekerja di tahun 2019, dan 16.668 pekerja di tahun 2020. Untuk lebih terang, bisa dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik Investasi Kabupaten Sumenep (Sumber: Sumenep Investment Center)

Adapun agenda penambangan fosfat tentu saja menjadi bagian strategi percepatan investasi di tahun 2021 ini. Dengan kata lain, rencana Pemkab Sumenep dalam memfasilitasi perusahaan untuk menambang fosfat dalam rangka meningkatkan angka investasi tahun ini, agar tidak ketinggalan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Dengan tambang itu nanti kita akan dapatkan pajak atau PAD, maka dari itulah investasi itu penting,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Penagihan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep, Suhermanto.

Dampak Tambang Fosfat: Belajar dari Florida

Kendati demikian, walaupun tambang fosfat diperkirakan dapat meningkatkan jumlah investasi di Sumenep, yang juga tak boleh terlupakan, apalagi diabaikan, adalah dampak dari proyek tambang fosfat itu sendiri, jika nanti ia benar-benar diberlakukan. Fakta ini bisa diamati dari beberapa tambang-tambang fosfat yang sudah beroperasi di negara-negara yang memang memiliki kandungan fosfat terbesar di dunia.

Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) tahun 2020 lalu, China, Maroko-Negara Sahara Barat dan Amerika Serikat adalah negara dengan kandungan batu fosfat terbanyak di Dunia. Khusus di Amerika, fosfat dihasilkan oleh 10 perusahaan di 4 wilayah negara bagian. Keseluruhan produksinya, pada tahun 2019 mencapai 23 juta ton. Seperti di  Florida dan Carolina Utamara, yang berhasil menyumbangkan 75 persen produksi nasional di Amerika Serikat. sisanya Amerika Serikat melakukan ekspansi pertambangan dan pabriknya ke Afrika dan Timur Tengah, seperti di Jordania, Maroko, Arab Saudi, Senegal dan Togo.

Namun kendati Florida dan Carolina Utara berhasil memproduksi fosfat dengan jumlah yang fantastis untuk Amerika Serikat, kini di dua tempat tersebut mengalami krisis lingkungan yang sangat besar. Karena tambang fosfat ini memang memiliki dampak ekologis yang sangat berbahaya.

Hasil advokasi WWALS Watershed Coalition, menyangkut dampak tambang fosfat di Florida sangat mencengangkan. Dalam laporannya, penambangan terbuka untuk batuan fosfat secara drastis mengubah lingkungan, mengubah karakter lanskap alam hingga tidak dapat diperbaiki. Tambang fosfat di bagian negara Amerika Serikat ini, menggusur spesies dan memakan ribuan hektar habitat berharga yang tidak mungkin benar-benar dikembalikan ke keadaan aslinya. Di Florida, hilangnya habitat adalah masalah yang signifikan, terutama untuk spesies berisiko seperti pigtoe mussel oval kecil, yang bergantung pada air bersih untuk bertahan hidup, dan macan kumbang besar yang ikonik di Florida.

Lebih detail, Morah Jonatan, Koordinator Nasional Jatam, memaparkan bagaimana proses tambang fosfat di Florida ini, menghancurkan banyak habitat alam. “Sebagian besar penambangan batuan fosfat melibatkan pembersihan petak besar vegetasi dan menggali tanah di bawahnya untuk mencapai matriks yang mengandung bijih fosfat 60 hingga 80 kaki di bawah permukaan. Matriks ini kemudian diangkut melalui pipa ke pabrik terdekat, di mana bijih fosfat dipisahkan secara paksa dari pasir dan tanah liat dengan proses yang dikenal sebagai “benefisiasi”. Manfaatnya menciptakan “kolam-kolam” pengendap tanah liat, yang selanjutnya merusak habitat, yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menghilangkan air dan yang dapat merusak lanskap dan mencemari habitat sekitarnya,” ungkapnya.

Lain dari pada itu, tambang fosfat juga mengadung limbah yang berbahaya. Center for Biological Diversity melaporkan, bahwa limbah yang berhaya dari tambang fosfat itu adalah limbah radioaktif, fosfogypsum dan radon.

Konsekuensi Ekonomi Politik Fosfat dan Gelombang Perlawanan

Selain dampak ekologis di atas, agenda tambang fosfat juga memiliki dampak ekonomi politik yang laten. Hal ini diakui oleh Iskandar Dzulkarnain, Dosen Sosiologi UTM, Bangkalan. Menurut pria kelahiran Sumenep ini, bila tambang fosfat di Sumenep nanti benar-benar terealisasi, justru akan melahirkan problem-problem ekonomi politik di tengah masyarakat. Dalam analisisnya, justru agenda tambang fosfat di Sumenep ini nanti akan melahirkan kontradiksi-kontradiksi ekonomi politik yang lebih kompleks dari yang selama ini sudah ada. “Angka kesenjangan akan semakin tinggi. Angka kemiskinan akan semakin meruncing,” tuturnya.

Iskandar, menjelaskan lebih jauh, bahwa sebagaimana mafhum diketahui, mayoritas masyarakat Sumenep itu stratifikasi sosialnya, kelas menengah ke bawah. “Misalkan profesi seperti petani dan nelayan di Sumenep, kebanyakan mereka adalah para buruh (baca: buruh tani dan buruh nelayan), mereka tidak memiliki modal produksi utama sebagai petani dan nelayan, yakni lahan pertanian maupun perahu dan alat tangkap lainnya. Nah, tambang fosfat ini, seperti proyek-proyek kapitalisme ekstraktif lainya, nanti akan memprivatisasi semua alat produksi rakyat tersebut. Lahan-lahan rakyat akan dialihfungsikan menjadi area industri. Lahan yang awalnya bersifat kolektif, dimiliki oleh banyak warga, bergeser menjadi bersifat privat, dimiliki oleh swasta. Problem ketimpangannya akan terlihat di sini,” tukasnya.

Kandidat Doktor Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, menilai rencana pemerintah untuk merealisasikan tambang fosfat ini ironi. Justru hal itu, kata Iskandar, menjadi bukti pemerintah sejatinya tidak mampu membangun Sumenep. “Mereka tidak mampu merumuskan program unggulan yang pro rakyat, menaikkan PAD daerahnya. Sehingga satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah menghamburkan lahan sebanyak-banyaknya untuk proyek ekstraksi kapital tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat di daerahnya. Alih-alih untuk investasi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Atas dasar itulah, banyak sejumlah komunitas dan organisasi sipil menyuarakan penolakan terhadap agenda penambangan  fosfat ini. Bahkan di sejumlah lokasi yang menjadi titik fosfat, seperti Gapura, Lenteng dan Manding, sudah terbentuk komunitas-komunitas untuk melawan proyek tambang fosfat ini. Misalkan seperti Paguyuban Tolak Eksploitasi Tanah (Patot) di Gapura. Paguyuban para petani Gapura ini, hingga kini, terus produktif melaksanakan kegiatan. “Kegiatan-kegiatan kami selama ini salah satunya memberikan penyadaran pada masyarakat. Kami keliling dari satu masjid ke masjid yang lain,” ungkap Kuraisi, Kordinator Patot Gapura. (km62/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *