oleh

Problem Agraria dan Korupsi Menjadi Akar Kemiskinan di Sumenep

KABARMADURA.ID, Sumenep – Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), Kabupaten Sumenep masuk 10 kabupaten termiskin di Jatim, tepatnya berada di urutan ke-2 setelah Kabupaten Sampang.

Fenomena ini membuat sejumlah aktivis terpanggil untuk terlibat dalam agenda-agenda pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah aktivis anti-korupsi, yang tergabung dalam, Institut Anti Korupsi (IAK).

Para aktivis anti-korupsi ini, Rabu (17/3/2021) pukul 13.00, menggelar webinar, dengan tajuk, “Sumenep dan Masalah Kemiskinan.”

Webinar ini berlangsung sekitar 2 jam lebih dan dihadiri oleh tiga narasumber dari berbagai instansi dan organisasi sipil, antara lain, Moh. Muhri DPRD Sumenep Fraksi PKB, Moh. Roychan Fajar Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep, dan terakhir, Muhammad Rusdi yang memang merupakan Direktur IAK.

Moh. Muhri, sebagai satu-satunya narasumber dari DPRD Sumenep, menyambut positif atas terselenggaranya webinar tersebut. Ia mengaku terbantu, sebagai pemerintah legislatif, atas pelaksanaan diskusi tersebut. Karena masalah kemiskinan memang perlu dipikirkan bersama-bersama. Bukan hanya pemerintah, tapi juga aktivis, akademisi, dst.

Dalam webinar yang diikuti 30-an peserta ini, masalah kemiskinan di Sumenep dibahas dengan berbagai sudut pandang. Menurut Moh. Roychan Fajar, agenda infrastruktur pemerintah gagal mengatasi kemiskinan di Sumenep.

“Agenda infrastruktur Pemkab Sumenep sangat kapitalistik. Jadi bukan justru mengatasi kemiskinan, namun malah mendorong problem-problem kemiskinan tersebut kian menjadi runcing,” tuturnya saat menyampaikan materi.

Menurut Koord. FNKSDA Sumenep ini, proyek pembangunan pemerintah yang selama ini selalu dinarasikan untuk kepentingan-kepentingan rakyat, mengatasi kemiskinan dan untuk mengmbangkan SDM daerah, hanyalah ilusi.

“Karena justru di balik agenda infrastruktur itulah, problem-problem agraria seperti: perampasan ruang hidup, privatisasi SDA dan eksploitasi alam, kini massif berlangsung di Sumenep. Tentu saja konsekuensi itu semua adalah kemiskinan,” pungkasnya sebelum ia mengakhiri pembahasannya.

Lain halnya menurut Muhammad Rusdi. Dalam penyampaian materinya, direktur IAK ini berpendapat bahwa sumber kemiskinan adalah praktik-praktik korupsi. “Jika pemerintahnya korup, yang dirugikan siapa? Tentu saja ya masyarakat,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, ia menyarankan empat solusi, untuk membenahi sistem pemerintahan yang sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi.

“Pertama, penegak hukum harus tegas dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kedua, media harus independen. Independensi media ini sangat penting untuk memberikan informasi yang kritis ke masyarakat. Ketiga, masyarakat harus berani melapor jika ada pelanggaran yang dilakukan pejabat publik. Dan keempat, ketersediaan mekanisme komplain,” pungkasnya, sebelum beberapa menit kemudian webinar berakhir. (faj/nam)

Komentar

News Feed