Produk IKM Kurang Terfasilitasi via Online

  • Whatsapp
TIDAK MERATA: Disperindagprin Sampang hanya menfasilitasi sebagian kecil produk IKM untuk dipasarkan melalui website resmi penjualan online milik pemerintah.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagprin) Sampang hanya menfasilitasi 65 pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam akses pemasaran atau penjualan produknya melalui website resmi pemerintah daerah.

Disperindagprin Sampang mencatat, terdapat sebanyak 631 IKM. Namun tidak semua IKM difasilitasi untuk dipasarkan secara online, karena produk IKM itu harus didaftarkan ke instansinya dan melengakapi semua dokumen persyaratan usaha, serta kualitas produk dapat terjamin.

“Sampai saat ini, produk IKM yang sudah dipasarkan secara online melalu website pemerintah sudah sekitar 65 produk, sedang ratusan produk lainnya masih belum, harus bertahap,” kata Kepala Disperindagprin Sampang Wahyu Prihartono, Rabu, (13/3).

Menurut Wahyu, semua produk IKM yang didaftar ke instansinya untuk dipasarkan secara online, terlebih dahulu diverifikasi kelayakan dan persyaratannya, seperti sertifikat produk, uji notaris dan semacamnya. Jika dinayatakan layak dan memenuhi semua persyaratan, maka produk tersebut baru bisa difasilitasi.

Produk IKM harus bersertifikat halal dan dinyatakan lulus uji nutrisi dan sebagainya. Namun, mayoritas pelaku IKM di Kota Bahari itu, diklaim kurang proaktif dan lemahnya tingkat kesadaran dalam melengkapi izin dan persyaratan untuk dipasarkan secar online dan di toko retail modern. Akibatnya, pemasaran produk IKM masih sangat terbatas.

“Kami hanya menfasilitasi penjualan secara online bagi produk yang sudah dianggap layak dan dapat melengkapi semua persyaratan,” kelitnya.

“Selain menfaslitasi pemasaran secara online, nantinya produk IKM ini, juga bisa dipasarkan di retail toko modern di Sampang, akses pemasarannya semakin luas yang otomatis produk IKM ini semakin terkenal,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin meminta Disperindagprin lebih serius dalam mengayomi dan menfasilitasi keberadaan IKM di wilayah itu. Pihaknya menilai, selama ini upaya pemkab belum maksimal, karena kenyataanya masih banyak IKM tidak terfasilitasi, terlebih dapat diberikan bantuan alat dan modal untuk meningkatkan produksinya.

“Kami hanya berharap, jangan ada tebang pilih dalam memfasilitasi IKM, seperti akses pemasaran dan sebagainya, pemkab harus berlaku adil, semua IKM harus diayomi dan difaslitasi,”singkatnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *