Produk Tak Layak Edar di Pamekasan Tidak Disita, Hanya Disarankan untuk Diretur

News41 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Ratusan lebih produk tidak layak edar hanya diimbau tidak dijual kembali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan mengaku tidak memiliki wewenang untuk menyita produk tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Perlindungan Disperindag Ridawati, Kamis (7/12/2023). 

Dia mengatakan, dalam sidak pengawasan produk makanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) itu menyasar tiga wilayah, yakni Pasean, Batumarmar, dan Waru. Terdapat 22 toko swalayan dan kelontong yang diperiksa. Dia memastikan, setelah dilakukan imbauan untuk meretur, pihak toko tidak lagi akan menjual barang-barang yang sudah tidak layak tersebut, baik karena kedaluarsa, rusak, ataupun tidak ada tanggal produksi dan kedarluarsanya. 

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Beberapa hari setelah sidak pertama, kami lakukan sidak lanjutan lagi ke toko yang ditemukan menjual produk tidak layak edar. Kalau mereka masih tidak meretur barangnya, baru kami sita. Tapi sejauh ini, tidak ada yang mengulanginya lagi,” ungkap Rida. 

Baca Juga:  Lokalitas Madura Jadi Ciri Khas dalam Pentas Wayang Kulit Panti Budaya

Mayoritas produk yang ditemukan tidak layak edar yaitu susu formula, snack rentengan, penyedap rasa, dan mie instan. Rida menjelaskan, untuk memberikan sanksi yang lebih berat, hanya bisa dilakukan oleh Perlindungan Konsumen Jawa Timur. Itu pun jika hanya ada pengaduan dari masyarakat. Selama ini, dinasnya hanya memediasi antara pihak pengadu dan pemilik toko.

“2023 ini hanya ada dua pengaduan. Tapi sekarang sudah clear,” tegasnya

Sayangnya, kata Rida, dalam realisasi pengawasan produk tidak layak edar itu mengalami keterbatasan anggaran. Sehingga, pengawasan hanya dilakukan pada momen tertentu, seperti saat Bulan Puasa, menjelang Idulfitri, IdulAdha, Maulid Nabi, dan Nataru. 

Baca Juga:  Buah Sinergi Masyarakat, Pamekasan Raih Penghargaan Adipura

Anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp20 juta. Menurut Rida, alokasi itu terbilang sangat minim. 

“Seandainya anggarannya cukup, pengawasan akan dilakukan satu bulan sekali. Tapi kami hanya dapat Rp 20 juta dalam setahun, untuk biaya SPD, stiker, dan lainnya,” ungkap Rida.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim mengatakan, tidak ada toleransi bagi pemilik toko yang masih menjual produk tidak layak edar tersebut. Menurutnya, OPD terkait harus berkoordinasi dengan yang bersangkutan dalam melakukan penyitaan barang. Sebab apabila dibiarkan, bisa membahayakan banyak orang. 

“Ini menyangkut keselamatan, jadi tidak ada toleransi. Barang-barang yang sudah diketahui tidak layak edar harus disita,” terangnya. 

Pewarta: Safira Nur Laily 

Redaktur: Sule Sulaiman

      

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *