oleh

Program Dana Desa Tidak Sah Tanpa Peraturan Desa

SUHANTO: Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang meminta semua desa segera membentuk peraturan desa (perdes) tentang kewenangan dan pengelolaan dana desa (DD). Sebab, dalam pengelolaan dan pemananfaatan DD, desa belum memiliki payung hukum berupa perdes.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Suhanto mengatakan, pembuatan perdes merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perdes kewenagan desa dalam pengelolaan DD merupakan dasar dalam membangun desa yang berkekuatan hukum yang jelas dan pasti. Selain itu sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingg dapat menguatkan dan memper jelas kewenangan desa dalam mengelola keuangan di setiap desa.

Selain Perdes terkait kewenangan desa serta pengelolaan DD. Pemerintah desa juga harus segera membuat Perdes tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanjan desa (APBDes), pertanggung jawaban DD dan tentang batas desa.

”Yang paling urgen, semua desa wajib segera membuat perdes tentang kewenangan dan pengelolaan DD untuk maksimalisasi realiasi program dan tindak lanjut atas LHP BPK tahun kemarin,”kata Suhanto kepada Kabar Madura, Minggu (24/3).

Ia menjelaskan, semua desa dalam menjalankan kegiatan dan program yang dianggarkan dari DD-ADD harus memiliki dasar hukum yang menaunginya. Pasalnya jika tidak segera membentuk perdes itu, nanti pada tahun 2020 mendatang desa itu bisa dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

”Kalau tahun ini, desa tidak membuat perdes kewenangan dan pengelolaan DD, bisa saja semua program yang dijalankan pada tahun depan dianggap tidak sah dan menjadi temuan BPK,”bebernya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin memaparkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. Khusus DD, pihaknya menekankan atau merekomendasikan pada pembuatan regulasi terkait kewenagan desa dan pengelolaan DD di setiap dasa.

Sebab, kata politis partai Hanura itu, selama ini kewenangan dan pengelaolaan DD di masing-masing desa belum memiliki kekuatan hukum pasti dari perdes. Untuk itu, semua desa wajib segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK itu. Pihaknya mengaku sudah melakukan pemanggilan DPMD setempat selaku instansi yang menangui semua desa, untuk mendorong setiap desa membuat perdes itu.

”Rekomendasi dari LHP BPK khusus DD tahun 2018 kemarin, mengharuskan semua desa membuat perdes tentang kewenangan dan pengelolaan DD, sehingga kegiatan dan program desa memiliki kekuatan hukum yang jelas,”ucapnya. (sub/rei)

Komentar

News Feed