KABARMADURA.ID | SUMENEP–Hingga saat ini, seluruh desa yang tercakup dalam program Kampung KB di Sumenep masih masuk pada tingkat dasar. Sebab, belum ada satu pun yang naik level yang lebih tinggi, seperti tingkat berkelanjutan dan mandiri.
“Dibentuknya kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Ida Winarni, Selasa (17/1/2023).
Dijelaskan, karena Kampung KB merupakan gerakan bersama dalam upaya percepatan pembangunan dari daerah dan desa, seharusnya perlu dinaikkan level yang lebih tinggi, yakni Kampung KB berkelanjutan atau mandiri.
Terdapat 67 desa tercakup Kampung KB dari 330 desa dan 4 kelurahan di Sumenep. Tahun 2023 ini, disediakan sekira Rp100 juta untuk program tersebut.
Ida Winarni beralasan, yang menjadi penyebab tidak naik level karena tidak mudah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut Ida, perlu kerja sama yang baik antarmasyarakat serta antarpengurus Kampung KB.
“Harapan kami, tahun ini Kampung KB dapat berkembang serta naik tingkatan, sehingga Sumenep dapat menjadi percontohan di kabupaten lain,” tukasnya.
Pembentukan Kampung KB itu, jelas Ida, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan.
“Masyarakat belum ada kesadaran tersendiri, sehingga tingkatan kampung KB masih dasar, pada tahun ini masih diusahakan untuk menjadi tingkatan yang lebih tinggi,” ucap dia.
Terdapat beberapa langkah dalam pembentukan Kampung KB, mulai perencanaan program dan kegiatan, tahapan pembentukan, pembentukan kelompok kerja (pokja) serta pencanangan kampung KB.
“Tuajuan adanya kenaikan kelas untuk ketahanan pangan dan perekonomian di Sumenep. Jika sudah mandiri, maka masyarakat Sumenep dapat berkembang serta berkemajuan,” imbuh Ida.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin beranggapan, kurang sosialisasi terhadap masyarakat membuat level Kampung KB di Sumenep tidak kunjung naik tingkat.
Menurutnya ada beberapa langkah OPD agar meningkatkan level program Kampung KB, yakni perlu tersedianya data kependudukan yang akurat, kemudian dukungan dan komitmen pemerintah daerah.
“Partisipasi aktif masyarakat perlu terus didampingi. Jangan hanya acara seremonial, tetapi perlu turun langsung, jika perlu nantinya Komisi IV akan juga ikut mendampingi,” kata Sami’oeddin.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
