KABARMADURA.ID | SUMENEP – Janji penambahan penyuluh Keluarga Berencana (KB) hingga saat ini belum terpenuhi. Padahal ketersediaan penyuluh KB cukup berdampak terhadap pelayanan di lapangan. Terutama terhadap pengelolaan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Sami’oeddin, Senin (4/12/2023).
Menurutnya, ketersediaan penyuluh KB bisa ideal apabila setiap tiga desa hingga empat desa ada satu penyuluh. Sehingga pelayanan di bidang pergerakan dan pengembangan pengendalian penduduk dan KB bisa optimal. Sehingga perlu adanya evaluasi mengenai pemenuhan penyuluh KB. Bahkan sudah mewanti-wanti agar melakukan usulan penambahan ke pemerintah pusat.
“Paling tidak tahun 2024 mendatang sudah ada tambahan, minimal 150 penyuluh KB. Ini demi Keoptimalan di bidang pelayanan,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Fungsional Kependudukan dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Abu Hasan mengaku, pengajuan penyuluh KB belum ada respon dari pemerintah pusat. Meski sudah beberapa kali melakukan pengusulan tambahan. Sebab instansinya tidak bisa berbuat banyak, melainkan hanya bisa menunggu. Sesuai data, penyuluh saat ini hanya ada 17 orang.
“Insya Allah, 2024 mendatang kami akan usulkan lagi adanya tambahan 200 penyuluh KB. Meski nanti hasilnya tidak sesuai dengan pengajuan, minimal ada tambahan penyuluh,” responnya.
Ditegaskan, dampak keterbatasan penyuluh KB pada pelaksanaan kegiatan pembinaan atau pelatihan tentang KB. Sehingga sebagai langkah solutif, memanfaatkan petugas kecamatan yang merangkap sebagai penyuluh. Bahkan, di kepulauan sama sekali tidak ada petugas penyuluh KB. Seperti di Kecamatan Nonggunong, Gayam, Masalembu dan Gili Genting.
“Mudah-mudahan pengusulan 2024 nanti bisa terpenuhi, sehingga 332 desa terkoordinir oleh petugas penyuluh KB,” harapnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Totok Iswanto
