Program Penerbitan Kartu Kuning di Sumenep Dipertanyakan Manfaatnya

News19 views

KABAR MADURA | Minimnya jumlah kartu tanda pencari kerja (pencaker) yang diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan Sumenep mendapat kritik dari anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Nurus Salam. Kartu yang juga disebut dengan kartu AK-1 itu hanya terbit untuk 70 pencaker dalam lima bulan terakhir di tahun 2024.

Menurut Nurus Salam, kondisi itu patut dievaluasi, agar tidak terkesan formalitas dan hanya menjalankan program rutinitas tahunan saja.

“Jika peminatnya minim, mengapa kok diprogramkan, ini menjadi pertanyaaan kan,” kata Nurus Salam, Rabu (15/5/2024).

Dengan adanya kartu AK-1 itu, tegas Nurus Salam, akan semakin banyak data dan validasi terkait dengan seberapa banyak pencaker yang ada di Kabupaten Sumenep. Namun, jika peminatnya minim, berarti perlu evaluasi.

Baca Juga:  Kisah Sabriyanto, Qari Asal Sumenep yang Keliling Daerah Mengajar Anak-Anak Agar Fasih Membaca Alquran

“Pertanyaannya, ketika peminat kartu pencaker semakin sedikit, apakah lembaga atau perusahaan menggantungkan pada kartu untuk mendapatkan pekerjaan,” paparnya.

Dengan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang semakin bertumbuh  setiap tahun, kata Nurus Salam,  seharusnya pemakai kartu kerja itu semakin banyak dan banyak peminatnya. Artinya amanat pemerintah dalam penyediaan kartu kuning itu, tidak lagi diindahkan oleh masyarakat. Menurut Nurus Salam, bisa jadi kartu pencaker tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, maka tugas pemerintah dalam memfasilitasi kartu kuning atau kartu pencaker itu harus dimaksimalkan. Bahkan, jika sedikit manfaatnya, tentu perlu evaluasi.

“Ini tugas pemerintah ya, jangan hanya membuat program yang kecil manfaatnya, sehingga masyarakat enggan menggunakan kartu itu,” tegasnya.

Baca Juga:  Intensitas Bencana Alam Meningkat, BPBD Pamekasan Akui Belum Miliki Program Penanganan Jangka Panjang

Sebelumnya, Kepala bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep Eko Kurnia Mediantoro mengatakan, pihaknya sudah meminta semua perusahaan yang ada di Kota Keris untuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun,  sepanjang Januari hingga Mei 2024, hanya 70 orang yang mengurus kartu pencaker.

“Pencaker di Sumenep perlu arahkan untuk mendapatkan pekerjaan,” ucap Eko.

Eko mengaku, sejatinya sering mengumumkan setiap ada lowongan kerja kepada pencaker. Tetapi, tidak semua pencaker tertarik dengan informasi lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan. Sebab, rata-rata mereka menginginkan pekerjaan di sektor formal.

“Kebanyakan sektor jasa (tenaga lapangan) kurang diminati, mereka kadang butuh pekerjaan kantoran,” ucapnya.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *