Program PTSL Bangkalan Terpangkas Hingga 50 Persen

  • Whatsapp
( FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) ANTRI: Terlihat pemohon penerbitan sertifikat tanah harus antri di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bangkalan yang semula ditargetkan ke 55 ribu bidang tanah, kini tidak bisa direalisasikan. Pasalnya, Badan Pertanahan Negara (BPN) mengaku, banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan covid-19. Sehingga membuat BPN Bangkalan terpaksa memangkas PTSL hingga 50 persen.

Awalnya, BPN akan melakukan Pengukuran Bidang Tanah (PBT) pada tahun ini sebanyak 55 ribu bidang dengan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 42 ribu lembar. Saat ini, pihaknya hanya mampu melakukan PBT 48 ribu bidang tanah dengan 15.500 SHAT saja.

Bacaan Lainnya

“Anggaran awalnya besar, tapi karena ada pengalihan anggaran dari pusat. Kami kami hanya mampu merealisasikan PTSL menjadi 15.500 SHAT,” terang Kepala Urusan (Kaur) Umum Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, Bambang Agus Sudjatmiko, Kamis (7/5/2020).

Mengenai anggarannya, Bambang mengaku tidak mengatahui persis berapa besarannya. Namun jatah PBT yang kini menjadi 48 ribu dan SHAT menjadi 15,5 ribu itu sudah selesai. Sayangnya, sertifikatnya belum dicetak karena masih proses pemberkasan (K1). Sehingga, dia menargetkan, pemberkasan tersebut bisa selesai bulan Juli dan bisa dibagikan .

“Waktu kami masih panjang, tapi kami berharap Juli sudah selesai dan sudah dibagikan semua,” ungkapnya.

Dalam merealisasikan program tersebut, Bambang sempat mengeluhkan adanya kendala administrasi pada masyarakat yang mengajukan PTSL. Dia menyebut, banyak pemohon PTSL yang tidak melengkapi data seperti identitas atau e-KTP. Padahal menurutnya, identitas pemohon sangat diperlukan dalam pengajuannya.

“Kendala kami ada di pemohon yang tidak punya e-KTP. Identitas itu sangat penting dan urgent dalam melakukan administrasi PTSL,” terangnya.

Bahkan ia mengaku, telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan agar melakukan jemput bola kepada masyarakat pemohon PTSL yang belum memiliki identitas diri.

Ketika bantuan pembuatan identitas ini, Bambang mengatakan, banyak warga yang merantau. Maka, di situ juga ia kesulitan dalam melengkapi adminitrasi untuk program ini.

“Kebanyakan yang belum memiliki identitas diri itu ada di Kecamatan Konang. Di sana banyak yang belum memiliki e-KTP,” imbuhnya.

Selian itu, Bambang mengatakan, peran kepala desa juga diperlukan dalam merealisasikan PTSL ini. Sebab, selama di lapangan untuk melakukan jemput bola dalam melengkapi administrasi tersebut. Banyak desa yang acuh dan tidak merespon.

“Sedangkan katanya Dispendukcapil tidak bisa melakukan jemput bola untuk pembuatan e-KTP ini jika tidak ada desa yang melakukan pemohonan. Akhirnya, kami hanya bisa menunggu sampai administrasi lengkap semua,” tandasnya.

Diketahui, PTSL ini akan akan menyasar 19 desa, di 7 kecamatan. Kecamatan tersebut yakni Konang, Geger, Sepulu, Galis, Tanah Merah dan Kokop. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *