Program PTSL Baru Terealisasi 42 Persen

  • Whatsapp
KM/SUBHAN TERSENDAT: Program PTSL di Kabupten Sampang yang diprakarsai BPN Sampang terhambat kesadaran masyarakat.

Kabarmadura.id/Sampang-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang menyebut realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tidak berjalan mulus. Program tersebut terhambat oleh tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah, akibatnya proses pengukuran bidang tanah sampai saat ini baru terealisasi sekitar 42 persen.

Data BPN Sampang menunjukkan, kuota program PTSL di Sampang tahun ini sebanyak 35 ribu bidang tanah yang tersebar di 12 desa di 7 kecamatan. Namun sampai saat ini baru terealisasi sekitar 42 persen, itu karena dipengaruhi tingkat kesadaran dan antusias masyarakat terhadap program ini relatif rendah serta kesiapan pemerintah desa setempat.

Kasubag Tata Usaha BPN Sampang Moh. Wahib mengatakan, antusiasme warga Kota Bahari terhadap program PTSL tersebut diklaim relatif rendah, sehingga realisasi kurang optimal. Pasalnya pada saat proses pengukuran tanah, sebagian warga pemilik tanah dan pemerintah desa sasaran program itu, kurang siap sehingga membutuhkan waktu lama, dan proses pengukuran menjadi terhambat.

”Untuk progress reralisasi PTSL sampai saat ini masih sekitar 42 persen, karena kesadaran masyarakat dan kesiapan pemerintah desa perlu ditingkatkan,”ucap Moh. Wahib saat ditemui Kabar Madura di ruang kerjanya, kemarin (25/6).

Ia menjelaskan, setiap tanah di desa yang menjadi sasaran program PTSL dilakukan proses pengukuran yang dibedakan menjadi beberapa klaster, meliputi (K1) dilakukan proses pengukurun hingga terbit sertifikat, (K2) sebatas dilakukan proses pengukuran, namun tidak diterbitkan sertifikat karena tanah berstatus sengketa dan (K3) tidak bisa dilakukan pengukuran dan pendataan yuridis, karena pemilik tanah menjadi TKI, tidak memiliki KTP dan sebagainya.

”Tidak semua tanah yang dilakukan pengukuran PTSL ini dapat diterbitkan sertifikat, ada yang terkendala dengan beberapa hal, semisal tanah bersengketa dan sebagainya,”ungkap pria yang baru satu bulan menjabat Kasubag Tata Usaha di BPS Sampang itu.

Disinggung soal besaran biaya, pria asal Surabaya itu memaparkan, semua pembiayaan penertiban sertifikat dan proses pengukuran yang dilakukan instansinya tidak dipungut biaya alias gratis. Akan tetapi realisasi di lapangan warga atau pemilik tanah yang akan dilakukan proses pengukuran PTSL itu masih dimintai biaya.

”Yang jelas program ini tidak dipungut biaya, jika masih ada permintaan biaya, itu merupakan hasil kesepakatan pemerintah desa dan petugas ukur di desa, kami tidak ikut campur terkait penarikan biaya itu,”kelitnya.

Berdasarkan catatan Kabar Madura, desa yang menjadi sasaran PTSL tahun ini meliputi, Desa Tambaan, Darhma Camplong, Kecamatan Camplong; Desa Deleman Kecamatan Kedungdung, Desa Tobaih Timur, Tamberuh Daya, Kecamatan Sokobanah; Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal. Selain itu, Desa Pengareman Kecamatan Ketapang; Desa Montor, Banyuates, Terosan, Olor, Kecamatan Banyuate; dan desa Gersempal Kecamatan Omben Sampang. (sub/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *