oleh

Program RTLH di Dinas PU PRKP dan Cipta Karya Sumenep Terganjal TFL

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PU PRKP dan Cipta Karya) tahun ini menggelontorkan anggaran cukup besar untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Tercatat tahun ini anggaran untuk pembangunan rumah itu sebesar Rp5,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Benny Irawan mengatakan, proses realisasi bantuan stimulan itu, masih fokus pada mobilisasi tenaga fasilitator lapangan (TFL). Artinya untuk realisasinya masih belum dipastikan.

“Sekarang masih belum verifikasi, kami masih melakukan pengrekrutan TFL-nya, ya yang bertugas di lapangan nanti, memantau dan memverifikasinya,” kata Beni. (17/3/2021).

Menurutnya, tahun ini anggaran sebesar Rp5,2 miliar tersebut diperuntukkan kepada 210 keluarga penerima manfaat (KPM). Dan yang bersumber dari dan dana alokasi khusus (DAK) diberikan kepada 46 KPM.

Beni menambahkan, meski nanti dalam proses verifikasi KPM ada yang dinyatakan gugur, misalnya sudah dapat bantuan dari sumber lain. Hal itu bisa diganti asal masih satu desa atau wilayah. Dengan catatan pengajuan kembali.

“Sudah tidak bisa mengajukan kalau sekarang, tetapi barangkali ada yang gagal meninggal misalnya, dan tidak punya keluarga maka bisa diganti dengan usulan baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi lll DPRD Sumenep M Ramzi mengingatkan, bantuan sosial (bansos) seperti itu sangat rawan dimainkan. Maka dari itu dia menekan agar bantuan segera direalisasikan agar dirasakan manfaatnya, dan yang paling penting harus dikawal dengan ketat.

“Sebab jika terlalu akhir nanti salah satu KPM dapat dari pihak lain, kan pas gagal nanti. Termasuk pantau pelaksanaannya agar dapat diterima secara utuh,” paparnya. (ara/mam)

Komentar

News Feed