oleh

Program RTLH Pamekasan Ikut Terdampak Penganggaran Covid-19

Kabarmadura.id/Pamekasan– Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2020 di Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPKP) Pamekasan menjadi salah satu program yang terdampak dari perubahan anggaran untuk wabah Covid-19.

Kepala DPKP Pamekasan, Muharram melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Bangunan, Didik Ruswandi mengungkapkan bahwa program RTLH terancam ditunda pelaksanaannya, karena sebagian anggarannya masuk pada anggaran yang direalokasi, utamanya yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Namun, tidak semua program RTLH yang terancam ditunda. Sebab, RTLH juga mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Pamekasan sebesar Rp8 miliar.

“Untuk yang DAK sekitar Rp2 miliar masih dilakukan penyesuaian administrasi, karena menyesuaikan dengan upaya pencegahan Covid-19. Untuk yang bersumber dari APBD yang jumlahnya Rp8 miliar saat ini dalam proses sosialisasi,” ungkapnya, Minggu (26/4/2020).

Terhadap tahapan calon penerima RTLH melalui yang sumber anggarannya dari APBD, Didik mengungkapkan, saat ini sudah melakukan proses verifikasi penerima. Namun, dalam proses sosialisi terhadap program tersebut, Didik mengaku masih memikirkan cara yang tepat karena adanya larangan berkumpulnya massa dalam jumlah besar.

“Nanti kalau proses verifikasi calon penerima selesai, mungkin sosialisasi akan dilakukan secara door to door ke rumah masing-masing oleh fasilitator,”ungkapnya.

Selain sosialisasi, Didik juga menguraikan tentang pelaksanaan pembangunan RTLH nantinya. Jika kondisi masih tetap dengan status darurat Covid-19, maka realisasinya akan dilaksanakan dengan transfer langsung kepada penerima.

“Pelaksanaannya belum bisa kami pastikan karena menyesuaikan dengan kondisi penyebaran covid-19. Karena fokus dari pemerintah saat ini adalah pada penanganan Covid 19. Jika masih dalam status darurat, mungkin bentuknya transfer dana kepada penerima,” pungkasnya. (rul/bri) 

 

Komentar

News Feed