oleh

Program RTLH Terindikasi Dipotong, Warga Tuntut Pertanggungjawaban Dinsos Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Belasan pemuda yang tergabung dalam non governmental organization pemuda bangsal bersatu (NGO-PBB), menduduki Kantor Sosial (Dinsos) Sampang, Selasa (30/6/2020). Aksi itu dilatarbelakangi oleh indikasi pemotongan nominal program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019.

Ketua NGO-PBB Abu Bakrin menyamapaikan, realisasi program RTLH ada pemotongan bantuan pada penerima. Dirinya mengungkapkan, dari bantuan stimulant rumah layak huni senilai Rp15 juta, penerima hanya memperoleh dana sebesar Rp9 juta.

Tidak hanya itu, pihaknya menuding jika program dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu, tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pihaknya meminta tanggung jawab Dinsos Sampang atas temuan atas realisasi bantuan senilai Rp1,8 miliar tersebut.

“Realisasi program RTLH ini dengan anggaran Rp15 juta per rumah ada yang hanya mendapatkan material, ketika dikalkulasi hanya mencapai Rp4 juta. Selain itu ada sebagian yang diberi uang Rp9 juta hingga Rp10 juta,” ungkapnya, Selasa (30/6/2020).

Di samping itu, pihaknya mengungkapkan, pemotongan bantuan sarat terjadi pada 185 penerima bantuan RTLH. Ironisnya, dari bantuan yang diterima, tidak satupun pekerjaan yang sampai Rp15 juta. Akibatnya, banyak pekerjaan yang mangkrak, bahkan sebagian penerima harus membiayai sendiri saat merenovasi rumah.

Hal itu terjadi, lantaran tidak ada SOP yang jelas yang mengatur tentang pelaksanaan RTLH itu. Bahkan pihaknya menuding Dinsos ingin main-main dengan program sosial tersebut.

Tidak hanya RTLH, program pengembangan ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dengan anggaran Rp1 miliar, ditemukan tidak bertuan atau fiktif.

“Realisasi KUBE sampai saat ini juga tidak ada kejelasan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Sampang Amiruddin mengatakan, kegiatan RTLH melalui proses seleksi. Seleksi tersebut dimulai dari Kemensos kemudian dilanjutkan ke Dinsos, termasuk dari teman pendamping.

Pihaknya meminta agar tuntutan yang ditujukan kepadanya dicek kembali, karena pihaknya mengaku tidak main-main dengan anggaran dengan rakyat kecil, apalagi rakyat miskin.

Selain itu dia menuturkan, untuk pencairan uangnya tidak melalui Dinsos, tetapi langsung kepada rekening penerima. Bahkan dia memastikan, yang membelanjakan uang untuk kebutuhan itu, merupakan penerima.

Oleh karena itu, pihaknya meminta jika ada pemotongan untuk dilaporkan secara detail. Sebab dirinya mengaku juga tidak main-main dengan hak masyarakat miskin. Namun demikian, pihaknya tidak menjamin bantuan tersebut bisa mencukupi kebutuhan renovasi rumah di lapangan. Sehingga, jika ada kekurangan, sudah seharusnya penerima mencari sendiri tambahan dana untuk menutupi kekurangan tersebut.

“Anggarannya terbatas, jadi jika masyarakatnya menggunakan anggaran peribadi mungkin agar rumahnya itu lebih bagus meskipun harus hutang,” imbuhnya. (mal/pin)

 

 

Komentar

News Feed