oleh

Program Rumah Aman Selalu Dipangkas, Psikolog Tampung Korban Kekerasa di Rumahnya

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Kasus pemerkosaan oleh 8 orang di Kecamatan Kokop, mendapat perhatian khusus dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Terlebih, korbannya sempat depresi yang mengakibatkan dirinya nekat mengakhiri hidupnya. Kondisi tersebut, juga disebut sebagai cambuk untuk upaya perbaikan ke depan.

Komisi yang bermitra dengan Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DKBP3A) Bangkalan tersebut, mendesak penyediaan rumah aman atau shelter menjadi prioritas program tahun 2021 mendatang.

Seperti disampaikan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan, selama ini belum ada rumah aman atau shelter untuk korban pelecehan seksual, baik pemerkosaan maupun kekerasan pada anak. Setiap tahun, alasannya selalu belum ada anggaran. Untuk itu, pihaknya meminta agar dinas terkait memperhatikan hal itu.

“DKBP3A menjadi atensi komisi D mengenai rumah anak dan shelter. Ini harus ada save house untuk korban,” katanya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga akan segera berkoordinasi dengan DKBP3A agar menjadi prioritas program di kedinasannya. Jika rumah aman itu memang sudah ada, Nur Hasan meminta agar ada pembenahan fasilitas agar layak ditempati.

“Mungkin akan kami tata struktur dan sekretariat untuk rumah aman atau shelternya,” terangnya.

Sebab, selama ini rumah aman atau shelter untuk korban kekerasan seksual selalu ditempatkan di rumah koordinator Pendamping Psikologi Perempuan dan Anak (PPPA) di Bangkalan, Mutmainah.

Sedangkan Mutmainah mengatakan, selain rumah shelter untuk korban belum ada, pusat pelayanan terpadu (PPT) juga belum dimiliki Bangkalan. Padahal peran PPT ini harus melibatkan semua pihak.

“Kalau di daerah lain kantor PPT ada di dalam dinas. Di Bangkalan tidak ada,” ungkapnya.

Perempuan yang jug psikolog ini menuturkan, rumah aman tidak bisa diakses oleh publik. Hanya polisi dan petugas yang bisa masuk. Sehingga, perlindungan bagi korban terjamin. Terlebih, di Bangkalan sudah ada regulasi yang mengatur hal itu.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Pemerkosaan bagi Perempuan dan Anak.

“Pemerintah kurang memperhatikan dan anggaran selalu dipangkas. Bangkalan darurat kekerasan perempuan dan anak. Masyarakat adalah kontrol sosial,” tegasnya.

menanggapi atas tingginya kasus kekerasan seksual itu, anggota legislatif perempuan di Komisi D DPRD Bangkalan Ambar Pramudya Wardhani juga mengaku siap menyediakan rumah aman bagi korban.

“Saya yang juga sebagai perempuan akan mempersilakan rumah saya dijadikan tempat menampung korban kekerasan seksual sementara waktu sampai di Bangkalan mempunyai rumah aman,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed