oleh

Program Siwalan Tidak Lagi Menjadi Rujukan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (Siwalan) masih belum maksimal. Sejumlah Perusahaan di Jiwa Tmur masih belum melakukan pendaftaran tersebut. Alsanya, masyarakat minim mengikuti perkembangan zaman. Padahal idealnya, para pengusaha melakukan laporan untuk dilakukan pendataan.

Dari 35 ribuan perusahaan yang ada di Jawa Timur, hanya 4 ribu saja yang melakukan wajib lapor online. Sisanya, masih belum melakukan layanan ini. “Di Pamekasan sendiri masih 300 lebih perusahaan. Termasuk perusahaan besar, sedang, dan perusahaan kecil,” kata Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Timur, Elfi, Minggu (21/4).

Padahal Siwalan digadang-gadang akan mempermudah perusahaan untuk melaporkan operasional perusahaannya. Pasalnya, layanan ini merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah perusahaan sekaligus untuk pembenahan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

“Dengan adanya sistem wajib lapor secara online itu, masih banyak perusahaan yang takut data internal mereka akan bocor ke publik. Padahal, segala data perusahaan akan dijamin kerahasiaannya. Kurangnya kesadaran, diduga menjadi penyebab masih banyaknya perusahaan yang enggan wajib lapor secara online,”  tambahnya

Dia menambahkan, jika dibandingkan saat menggunakan sistem manual, seharusnya perusahaan lebih diuntungkan dengan sistem wajib lapor online tersebut. Penanggung jawab perusahaan dapat mengirimkan laporan ketenagakerjaan di mana dan kapan saja.

Elfi menambahkan, dengan adanya sistem wajib lapor secara online itu, masih banyak perusahaan yang takut data internal mereka akan bocor ke publik. Padahal, kata Elfi segala data perusahaan akan dijamin kerahasiaannya.

Dalam wajib lapor online itu, satu email hanya bisa mewakili satu laporan perusahaan. Maka, jika salah satu perusahaan memiliki banyak cabang, jadi harus beda-beda laporan.

“Jika bukan operator tidak bisa membuka data tersebut. Sehingga, tegas dia, tidak semua bisa akses,” pungkasnya.

Mengenai hal itu, Sebelumnya Ketua komisi IV DPRD Pamekasan menyampaikan, kurangnya kesadaran, diduga menjadi penyebab masih banyaknya perusahaan yang enggan wajib lapor secara online.

Mengenai hal itu juga menjelaskan secara detail, menurutnya, Dalam wajib lapor online itu, satu email hanya bisa mewakili satu laporan perusahaan. Maka, jika salah satu perusahaan memiliki banyak cabang, jadi harus beda-beda laporan.

Dia menambahkan, jika dibandingkan saat menggunakan sistem manual, seharusnya perusahaan lebih diuntungkan dengan sistem wajib lapor online tersebut.

“Penanggung jawab perusahaan dapat mengirimkan laporan ketenagakerjaan di mana dan kapan saja,” tandasnya.

Politisi PPP menjealskan, Pendataan itu selayaknya tidak dirahasiakan. Mengingat, banyak perusahaan yang sekarang memang tidak terdata walaupun ada program Siwalan. (km45/pai

Komentar

News Feed