Proses Mediasi Buntu, Polemik Pilkades Berlanjut

  • Whatsapp
MEDIASI: Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Totok Hartono saat memimpin musyawarah mediasi polemik Desa Blumbungan.

Kabarmadura.id/Pamekasan-Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Blumbungan, Kecamatan Larangan berlanjut. Proses mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terhadap bakal calon kepala desa (bacakades) dengan panitia pilkades tidak menemui titik temu. Bahkan, tim salah satu bacakades mengancam akan membawa polemik kasus tersebut ke meja hijau.

Mediasi yang dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten berjalan alot. Pasalnya, kedua belah pihak, baik panitia pilkades maupun tim bacakades sama-sama kekeh terhadap pernyataan yang disampaikan. Bahkan, alternatif penyelesaian persoalan yang ditawarkan oleh Pemkab ditolak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Totok Hartono menyampaikan, proses mediasi yang dilakukan oleh tim kabupaten bertujuan untuk menampung aspirasi dari pihak yang berseteru. Sayang dari berbagai alternatif yang ditawarkan, tidak satupun yang mencapai kesepakatan.

Totok mengakui, polemik yang terjadi di Desa Blumbungan tersebut cukup rumit. Namun demikian, hal itu akan dijadikan bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang lebih baik kedepannya.

“Kita musyawarahkan agar ada win win solution yang dicapai, kalau tidak bisa dicapai sebenarnya bisa menunjuk di luar birokrasi yang independen. Tapi kalau tetap tidak bisa, terpaksa harus ditempuh di perdata,” jelasnya, Kamis (8/8).

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Blumbungan H Jatim Makmun mengklaim, pihaknya sudah melakukan tugas dalam setiap tahapan pilakdes, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah professional dalam melakukan tahapan seleksi terhadap 14 pendaftar Bacakades Blumbungan. Hanya saja diakuinya, dari hasil seleksi, hanya 12 bacakades yang ditetapkan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dijelaskan olehnya, polemik yang timbul bermula saat bacakades atas nama Yetik Nur Milasari, dari Dusun Duwak Tinggi, didiskualifikasi karena ijazahnya tidak lengkap. Dari seleksi yang dilakukan, yang bersangkutan diketahui hanya menyetorkan nilai dari hasil ujian akhir.

Bacakades kedua yang didiskualifikasi atas nama Pardi. Pardi dicoret dari kepesertaan sebagai bacakades lantaran diketahui masih menjadi anggota aktif Badan Pengawas Desa (BPD), sehingga dirinya dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi pencalonan.

“Panitia sudah bekerja sesuai prosedur, kami tidak main-main. Tapi setelah diverifikasi datanya, ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, jadi yang lulus ada 12 orang cakades,” paparnya.

Terpisah tim dari Bacakades Yetik Nur Milasari, Panca mengatakan, daftar nilai yang dijadikan sebagai bukti dalam pendaftaran sudah sejajar dengan ijazah yang sah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan (Permendikbud) nomor 14 tahun 2017, yang tertuang dalam pasal 1 yang menerangkan bahwa daftar nilai dengan ijazah memiliki nilai setara.

Dilanjutkan Panca, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pihaknya mengaku tidak diterima dengan hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh panitia pilkades Blumbungan.

“Dimungkinkan ini merupakan pidana dalam pasal A 3 17 dan 3 11 KUHP, berupa pencemaran nama baik. Sementara, untuk perdatanya, akan kita pertimbangkan untuk menghormati keputusan seluruh pihak, dan mudah-mudahan pihak lain juga menghormati mbak yetik,” pungkasnya. (rul/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *