Proses Pengangkatan Plt Dirut PDAM Bangkalan Dinilai Cacat Hukum

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH. IMRON) PERTANYAKAN: Sejumlah aktivis mendatangi Sekda Bangkalan dengan tujuan menanyakan status direktur PDAM.

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bangkalan dinilai cacat hukum. Kondisi itu membuat aktivis gabungan mendatangi Kantor Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan audiensi terkait persoalan jabatan Plt tersebut, Kamis, (12/11/2020).

Koordinator Gerakan Aktivis Jawa Timur (Gerak Jatim) Moh. Hosen menyampaikan bahwa pengangkatan Abdul Rasjid menjadi Plt Direktur PDAM dinilai tidak prosedural, Bahkan penunjukan itu menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2007. Maka dari dirinya meminta direktur tersebut agar segera diganti.

“Penunjukan itu sudah salah dan melanggar aturan, pecat dia, dia tidak pantas menjabat sebagai Plt Direktur PDAM. Akibat dari seorang direktur yang dijabat Plt banyaknya pelayanan PDAM yang dikeluhkan oleh warga karena aliran tidak lancar dan sering macet,” tegasnya.

Selain itu, banyaknya masalah yang menjadi keluhan masyarakat, Bahkan dirinya menemukan salah satu warga yang tidak pernah mendapat aliran air, akan tetapi dalam tiap bulannya rutin tagihan dari petugas PDAM. Maka dari itu ia berharap pelayanan yang merugikan masyarakat banyak harus segera diperbaiki.

“Seorang warga dari jalan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan hampir beberapa bulan ini dia hanya membayar beban air saja tapi tak pernah menikmati air PDAM, khan dzolim ini namanya. PDAM itu miliknya rakyat bangkalan bukan milik pribadi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Taufan Zairinsyah menyampaikan, apa yang dirasakan warga tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan dirinya. Dikatakannya, jika saat ini banyak perbaikan pipa yang rusak dan banyak yang harus diganti. Dampaknya pasti ke pelayanan aliran air yang tidak normal.

“Bukan cuma masyarakat, rumah dinas saya pun mengalami hal yang sama. Jadi Kalau masalah debit air, nanti kami akan segera menindaklanjuti dengan menyampaikannya langsung ke PDAM dan melakukan mediasi terkait keluhan-keluhan terkait pelayanan ini,” katanya.

Selain itu, Mantan Kadis PUPR menjelaskan terkait status Direktur PDAM. Dijelaskannya jika pada saat pengangkatan waktu itu terdapat kekosongam jabatan di PDAM. Agar tidak ada kekosongan maka pemerintah langsung mengangkat dijadikan plt agar masalah-masalah yang ada di PDAM bisa di minimalisir.

“Karena memang waktu itu ada kekosongan yang harus diisi, sedangkan untuk menunjuk definitif diperlukan panita seleksi, jadi untuk proses waktu itu ya harus diisi, kalau regulasinya bisa dilakukan terkait perpanjangan ya silahkan, tapi kalau gak bisa ya akan kita evaluasi lagi nanti,” dalihnya. (Km57/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *