Protes karena Masukan Tidak Diakomodir, PPP Enggan Bacakan Pendapat Akhir

  • Whatsapp
(FOTO: ALI WAFA) PROTES: Fraksi PPP enggan membacakan pendapat akhir tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 karena kecewa kepada Pemkab Pamekasan.

KABARMADURA.ID;PAMEKASAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar rapat paripurna, Rabu (29/9/2021). Agenda rapat tersebut yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) Pamekasan tahun anggaran 2021.

Dalam rapat tersebut, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperlihatkan sebuah sikap kecewa. Fraksi PPP enggan membacakan draft pendapat akhir fraksi. Draft pendapat akhir fraksi tidak dibaca, melainkan langsung diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna, yaitu pimpinan DPRD Pamekasan.

Menurut anggota fraksi PPP Ali Maskur, hal itu sebagai sebuah bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Dia mengatakan, percuma menyampaikan aspirasi rakyat menggunakan suara. Sebab, banyak aspirasi rakyat yang disuarakan oleh fraksi PPP, mulai dari pandangan awal hingga pandangan akhir yang tidak diakomodir oleh Pemkab Pamekasan.

“Jadi tidak dibacanya itu adalah bentuk protes kami,” ucapnya.

Maskur memastikan bahwa sikap tersebut merupakan instruksi dari pimpinan partai. Namun dia menyampaikan, di antara isi draft pendapat akhir fraksi PPP adalah mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dianggap tidak produktif.

Salah satu BUMD yang disoroti yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya. Menurutnya, Perumdam Tirta Jaya hanya banyak menyedot anggaran, namun tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada pandangan awalnya, pihaknya meminta agar bupati mengevaluasi direktur Perumdam Tirta Jaya, karena dianggap gagal mengelola BUMD.

“Apa barometernya saya bilang gagal, karena Perumdam itu selalu bangkrut. Kalau istilah bayi, Perumdam itu hanya numpang nyusu ke APBD,” ucapnya.

Pihaknya kecewa, karena bupati justru memperpanjang masa jabatan direktur Perumdam Tirta Jaya. Selain itu, isi pendapat akhir fraksi PPP yaitu soal reformasi birokrasi. Menurutnya, Pemkab Pamekasan gagal dalam hal reformasi birokrasi. Sebab, masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin pelaksana tugas (Plt).

“Sebuah kinerja maksimal di daerah manapun apabila di tahun pertama bupati tidak menyelesaikan pimpinan OPD, masih ada yang Plt atau Plh maka itu dianggap gagal,” tambahnya.

Kendati begitu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tatap mengapresiasi semua pendapat akhir fraksi. Menurutnya, semua pendapat yang disampaikan baik secara tertulis maupun yang disampaikan secara langsung melalui lisan tujuannya baik untuk memajukan Kabupaten Pamekasan. Bahkan dia menyebut semua pendapat positif.

“Semua pendapat teman-teman fraksi positif. Semua berpikir kemajuan. Berupaya agar Pamekasan bisa bersaing dengan kabupaten maju di Jawa Timur dan Indonesia,” ucap pria yang akrab dipanggil Mas Tamam itu.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor berharap agar seluruh fraksi tidak berhenti dan tidak lelah menyampaikan masukan untuk mengajukan perbaikan. Sebagai anggota fraksi PPP dia membenarkan bahwa tidak dibacakannya draft pendapat akhir fraksi karena sebuah bentuk protes dari fraksi PPP.

“Cuma tidak semua kebijakan bupati itu buruk, ada juga kebijakan yang harus diapresiasi,” ucap mantan kepala Desa Potoan Daya itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *