Protes PPKM Level 2, Warga Mengadu ke Dewan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) ASPIRASI: Salah satu tokoh masyarakat di Sampang menyampaikan aspirasi penerapan PPKM level 2 dinilai masih ketat.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level 2 di Sampang menuai protes warga. Sebab penerapan di Sampang masih menggunakan level 4 dan dinilai merugikan masyarakat.

Perwakilan tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Aspirasi tertulis berupa surat laporan lengkap. Termasuk kajian kerugian masyarakat akibat tidak ada penurunan penerapan PPKM level 2. Laporan diterima langsung oleh Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman.

Perwakilan tokoh masyarakat H. Tohir menyampaikan, jika sebelumnya, Kabupaten Sampang hanya level 3. Namun pengetatan di Sampang berlebihan setara dengan level 4. Sehingga banyak pihak yang dirugikan. Terutama pedagang kaki lima (PKL) dan sejumlah pedagang di sejumlah pasar tradisional. Bahkan sampai pada penurunan status PPKM  ke level 2 pun, di Sampang masih sama seperti sebelumnya.

“Melalui wakil rakyat kami berharap menjadi jembatan kepada pemerintah. Agar ada perubahan penerapan level PPKM. Sehingga ada kelonggaran bagi kalangan masyarakat untuk mencari nafkah, ” ucapnya.

 

Selain itu, agar wakil rakyat menjadi corong kepada masyarakat, bahwa PPKM level 2 semestinya sudah ada perubahan. Penekanan pengetatan pergerakan masyarakat mulai lebih longgar. Tidak seperti pada PPKM level di atasnya. Sebab, penurunan PPKM ke level 2 diyakini sudah berdasarkan evaluasi dan kajian khusus dan berdasarkan data.

Pria yang juga menjabat di beberapa lembaga non pemerintah itu menegaskan, jika sejumlah tindakan pengetatan di Sampang semestinya sudah selesai. Mulai dari pemadaman lampu jalan di perkotaan dan penyekatan. Menurutnya, beberapa kebijakan lain semestinya sudah lebih longgar.

“Di Sampang, pedagang masih diharuskan tutup jam 8 malam. Padahal pada level 2 mestinya sudah bisa tutup pukul 21.00. Waktu satu jam bagi PKL sangat berharga. Namun mereka banyak dirugikan dengan penerapan yang masih ketat, ” kayanya.

Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak pedagang yang mengeluh. Sehingga, pihaknya mengkoordinir dan membuat laporan aspirasi ke Komisi I DPRD Sampang. Padahal semestinya, pada penerapan PPKM level 2, pasar sudah bisa dibuka dengan kapasitas 75 persen. Namun di Sampang masih diminimalisir dan membuat warga kesulitan ke pasar.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan membahasnya di internal komisi. Selanjutnya, akan disampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

“Kita akan menindaklanjutinya. Dan, kami akan meneruskan untuk disampaikan ke eksekutif, ” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan belum bisa diminta keterangan. Dikonfirmasi melalui nomor ponselnya tidak tersambung. (man/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *