oleh

Protes Wali Murid Minta Sekolah Buka Lagi, Dinilai karena Informasi yang Tidak Utuh

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Beredarnya video berisi aksi orangtua siswa yang menolak diberlakukannya,kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa tatap muka di Sekolah Dasar (SD) Tebul Barat Pegantenan, Pamekasan pada Selasa (15/7/2020), dinilai ada komunikasi yang terputus antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Moh. Sahur, hal itu menandakan bahwa pelaksanaan belajar secara daring dan luring oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan,tidak tersampaikan dengan baik. Sahur meyakini, jika tersampaikan dengan utuh, tidak mungkin terjadiaksi protes.

Kejadian di Desa Tebul Barat itujuga menjadi catatannya  dan menindikasikan bahwa pihaknya harus lebih ketat dalam mengawasi setiap kebijakan.

“Disdik itu harus kooperatif, sosialisasi terkait dengan kebijakan yang dipusat itu harus tersampaikan kepada seluruh warga Pamekasan, sehingga tidak lagi  muncul kejadian begitu,”ungkapnya saat ditemui diruangannya, Rabu (15/7/2020).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu  juga berjanji akan mengevaluasi Disdik Pamekasan agar lebih proaktif dalam penyampaian informasi tentang kebijakannya.

Dia juga meminta Disdik untuk terus masif memberikan informasi tentang pembelajaran secara daring dan luring dimasa wabah Covid-19.

“Bersosialisasi kepada masyarakat bagaiamana belajar dirumah itu, seperti apa mekanismenya, kan harus jelas,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Disdik Pamekasan Fatimatuzzahra membenarkan terjadinya peristiwa itu.Namun menurutnya, yang perlu dipahami adalah kejadian itu merupakan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), yang kebetulan orangtua siswa juga datang untuk mendapingi anak-anaknya.

“Karena disekolah itu terjadi miskomunikasi, kami yakin sekolah itu sudah bisa menyelesaikannya dengan sosialisasi dan melakukan pendekatan persuasif,”urainya.

Sejauh ini, pihaknya tidak menerima laporan secara tertulis, namun hanya sebatas komunikasi secara daring saja. Dia juga menegaskan, untuk wilayah Pamekasan, karena belum terbebas dari Covid-19, tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

Kebijakan itu berdasarkan keputusan empat menteri tentang penyelenggaran program pendidikan di masa Covid-19.

“Pada prinsipnya Disdik tetap mengacu kepada SKB empat menteri, bahwa pendidikan tidak boleh ada tatap muka dulu,”jabarnya. (rul/waw)

Komentar

News Feed