oleh

Proyek Kali Kamoning, Warga Tidak Dapat Ganti Rugi

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pengerjaan normalisasi sungai kali Kamoning, Kota Sampang hingga kini belum tuntas. Proyek Multi Years Contrak (MYC) sejak 2017 hingga 2019 itu, masih menyisakan persoalan lahan warga di jalan Tase’an,  Desa Paseyan, Kecamatan Sampang Kota.

Salah satu penolakan lahan warga terdampak normalisasi sungai kali Kamoning, atas nama Moh Taufik, warga Desa Paseyan, Kecamatan Sampang Kota, membuat Satpol PP bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan pihak pelaksana PT Adi Karya Persero mendatangi rumah Kepala Desa Pasean. Tujuannya, untuk berkoordinasi terkait penolakan tersebut.

Proyek normalisasi sungai Kali Kamoning telah menguras uang rakyat. Rinciannya, tahun 2017 menyedot biaya Rp8,3 miliar, tahun 2018 Rp73 miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp284 miliar. Sedangkan pelaksana pekerjaannya dibagi menjadi dua paket. Paket I dikerjakan PT Adi Karya Persero dengan total nilai kontrak selama tiga tahun Rp205,4 miliar. Paket II dilaksanakan PT Rudi Jaya dan PT Jati Wangi dengan total nilai kontrak Rp159,9 miliar.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Paseyan Tomi Andi Rayon menjelaskan, berdasarkan data di Desa Pasean, lahan warganya yang terdampak normalisasi sungai kali Kamoning mencapai 200 warga pemilik. Yang melakukan protes agak keras baru Moh Taufik, sedangkan warga yang lain masih bisa diredam selama ada proses ganti rugi terhadap lahan warga dilakukan dengan baik.

“Kepemilikan lahan warga terdampak ada yang bersertifikat dan ada juga yang memiliki petok C. Tapi pada prinsipnya, warga sangat mendukung program normalisasi tersebut. Dengan catatan, tanah warga diukur dan diganti rugi,” tambahnya.

Sebagai kepala desa, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Sampang sejak awal. Dia berjanji pada Februari 2019 akan dilakukan ukur ulang dan ganti rugi sesuai kebutuhan warga. Namun hingga saat ini, masih belum dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara Moh Jalil Kasi selaku Penyidik dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang saat memimpin di lokasi lahan yang diprotes warga mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah dan menyampaikan surat layangan kedua pada Moh Taufik selaku warga yang menolak.

“Sesuai Perda nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, pasal 8 ayat (1) (2) dan pasal 113 KUHP, yang bersangkutan untuk menghadap ke kantor Satpol PP untuk diklarifikasi atas kepemilikan lahan di Bantaran sungai kali Kamoning. Namun hingga surat panggilan kedua, yang bersangkutan tidak hadir,” katanya.

Di tempat yang sama Sumarno selaku pelaksana lapangan PT Adi Karya Persero mengatakan, pihaknya hanya menjalankan kegiatan sesuai gambar yang sudah ada. Dari total kegiatan yang harus diselesaikan sepanjang 4.8 km. Sedang untuk Desa Paseyan, panjangnya  1.5 km,  dan yang masih belum selesai terkendala lahan warga untuk jalan inspeksi kurang lebih 300 meter yang berada di jalan Tase’an.

“Namun persoalan itu,  kami sebagai pelaksana terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya, agar menemukan solusi yang terbaik,” tambahnya. (awe/nam)

Komentar

News Feed