Proyek Melewati Batas Waktu, Pemkab Siapkan Denda

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan Cipta Karya) akan memberikan sanksi berupa denda kepada rekanan yang tidak menyelesaikan proyek sesuai target. Tercatat, ada 11 paket proyek di lingkungan DPRKP dan Cipta Karya yang belum tuntas hingga menjelang tenggat waktu yang ditentukan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Lingkungan DPRKP dan Cipta Karya Hery Gushendrawan. Menurutnya, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan rekanan tentang penyelesaian proyek tersebut.

“Kami tidak langsung memutus kontrak, tetapi memperpanjang kontrak dengan syarat harus membayar denda,” katanya Senin (29/9).

Hery menjelaskan, langkah tersebut untuk mengantisipasi kelalaian dari para pekerja. Bahkan menurutnya jika ada denda maka semaksimal mungkin pengerjaan bakal dikebut.

“Memang akan diberi peringatan dulu dan ada perjanjian yang mengikat sehingga langkah ini membuat rekananbakal rajin bekerja,” tuturnya.

Hery melanjutkan, besaran denda tersebut disesuaikan dengan anggaran atau nilai kontrak kerja yang sedah disepakati, yakni sepermil atau 1000 dikali kontrak kerja setiap harinya. Misalnya, Gedung Arsip senilai Rp1,3 miliar, maka jika terlambat kontrak dendanya senilai Rp1 juta tiga ratus ribu perharinya.

“Jika lebih satu hari maka denda bakal bertambah,” ujarnya.

Uang denda tersebut nantinya bakal masuk ke kas daerah (kasda) Kabupaten Sumenep sehingga nantinya akan dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat pada umumnya.

“Ini langkah cerdas dari Pemkab Sumenep,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid menyampaikan, anggaran harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

“Dinas terkait harus bersikap tegas pada pihak perusahaan, agar nantinya pengerjaan cepat teratasi,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, paket proyek yang belum selesai di lingkungan DPRKP dan Cipta Karya adalah Gedung Arsip dengan nilai anggaran Rp1,3 miliar, Gedung Pramuka Rp643 juta, Kelurahan Kepanjin Rp864 juta, Rumah Induk (Dinas Bupati) Rp2,4 miliar, Dapur Rumah Dinas Bupati Rp747 juta, Tempat Parkir Rumah Dinas Bupati Rp584 juta, Renovasi Atap Rp839 juta, Instalasi Pemadam Kebakaran Rp 1,1 miliar, Jalan Masuk Sisi Barat Pemkab Rp3,8 miliar, Fasilitas Umum (Parkir, Pagar dll) Rp1,4 Miliar, dan RTH Rp2,6 Miliar. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *