Proyek Rawan Penyimpangan, PUPR Sampang Aktifkan Pengawasan Internal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) JANGGAL: Sejumlah aktivis PIAR mendatangi Kantor Dinas PUPR Sampang.

KABAMADURA.ID, SAMPANG -Setelah sempat tertunda, audiensi aktivis Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Sampang akhirnya terlaksana. Mereka memberikan warning kepada pemerintah atas adanya tujuh paket proyek peningkatan jalan strategis penghubung antardusun.

Anggaran tersebut sebesar Rp6,1 miliar; dipecah menjadi 15 paket proyek jalan. Dengan nilai bervariatif. Anggaran bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) afirmasi tahun 2021.

Mereka mengungkapkan, setiap tahun mereka melihat banyak kejanggalan pekerjaan proyek di bawah kewenangan Dinas PUPR. Pada tahun 2019, ada empat proyek rusak parah dan diduga tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Sementara pada tahun 2020 ada satu pekerjaan pembangunan yang dinilai rusak parah.

Sementara pada tahun 2021, sedikitnya ada 7 paket proyek dari lima belas titik yang rawan terjadi penyimpangan. Salah satunya proyek jalan di Desa Plasah, Kecamatan Pangarengan, Sampang. Sehingga, mereka menekan Dinas PUPR serius melakukan pengawasan di luar konsultan pengawas yang rawan terjadi kongkalikong dengan pelaksana proyek.

Pantauan Kabar Madura, aktivis mendatangi Kantor Dinas PUPR sejak pukul 08.50 WIB. Mereka menunggu beberapa menit lalu ditemui oleh pihak Dinas PUPR Sampang. Mereka ditemui langsung oleh Plt Kepala Dinas PUPR Moh. Zis, Kabid Jalan dan Jembatan Hasan Mustofa, dan Kasi Jalan dan Jembatan Zahron.

Audiensi sempat berlangsung alot. Sejumlah aktivis membeberkan bukti-bukti pekerjaan proyek yang rusak pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Termasuk menyampaikan sejumlah kerawanan yang terjadi di sejumlah titik pada tahun ini. Khususnya untuk pekerjaan proyek yang bersumber dari DAK Afirmasi.

Ketua PIAR Sampang Abd. Hamid mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa kejanggalan selama dua tahun terkahir. Sejumlah proyek rusak dan tidak sesuai dengan RAB. Terbukti hanya bertahan beberapa bulan banyak proyek yang sudah rusak parah.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan kejadian tahun sebelumnya tidak boleh terulang. Sehingga, pembangunan bisa dinikmati lebih lama oleh masyarakat. Sebab, hak masyarakat mendapatkan fasilitas yang bagus sesuai perencanaan,” katanya.

Diungkapkan, dari 15 titik proyek yang sama seperti tahun sebelumnya, ada tujuh lokasi yang dinilai rawan. Sehingga, kualitas proyek harus sesuai perencanaan. Pihaknya meminta Dinas PUPR ketat melakukan pengawasan. Baik terhadap kualitas material maupun kualitas pekerjaan.

“Kami tunggu komitmen PUPR. Kami meminta konsultan pengawas melaporkan prospek pekerjaan lebih rutin. Sehingga, diketahui perkembangan dan kualitas proyek. Jika ada pelanggaran, langsung dilakukan penolakan,” ucapnya.

Pihaknya memastikan akan memantau aktif pekerjaan di 15 titik. Pihaknya juga berkomitmen dengan Dinas PUPR saat audiensi. Jika ada pelanggaran, PIAR akan melaporkan langsung ke kepolisian atau kejaksaan.

Plt Dinas PUPR Sampang Moh. Zis mengaku akan mengakomodir aspirasi aktivis. Pihaknya akan melakukan pengawasan ketat. Jika ada ketidaksesuaian dengan perencanaan akan dilakukan penolakan. Baik dari kualitas material hingga kualitas pekerjaan.

“Kami akan aktif berkoordinasi dengan konsultan pengawasan. Selain itu, kami juga aktif melakukan pengawasan internal,” imbuhnya. (man/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *