oleh

PT. Adiluhung Tolak Buka Neraca Keuangan untuk Beberkan CSR-nya

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Tudingan Forum Masyarakat Bare’ Sungai (Formabes) Bangkalan yang mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, akhirnya ditindaklanjuti.

Senin (10/8/2020), Komisi C DPRD Bangkalan memanggil PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (PT ASSI) untuk dimintai keterangan mengenai tudingan dari Formabes bahwa tidak ada program corporate social responsibility (CSR) dan mengatakan bahwa CSR tidak wajib.

Melalui kuasa hukumnya, Risang Bima Wijaya, mengakui bahwa hal itu merupakan misskomunikasi saja. Tudingan bahwa PT Adiluhung yang tidak pernah memberikan CSR dibantahnya, dan dianggap hanyalah fitnah. Dia menyampaikan, bahwa selama ini kliennya itu malah cukup berlebih dalam memberikan CSR.

“Kalau dibilang Adiluhung tidak pernah memberikan CSR pada masyarakat sekitar, buktinya 85 persen karyawan dari Adiluhung itu masyarakat yang bermukin di sekitarnya,” ujarnya usai memenuhi panggilan Komisi C DPRD Bangkalan, Senin (10/8/2020).

Tudingan itu, kata Risang, juga membuat perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal itu kecewa, karena bentuk CSR telah ditentukan dalam peraturan daerah (perda), seperti santunan pada anak yatim dan bantuan sosial.

Jika saat ini CSR yang diberikan oleh PT. Adiluhung dianggap tidak ada, Risang membuktikan bahwa selama wabah Covid-19, kliennya itu diminta untuk memberikan CSR dalam bentuk bantuan penanganan Covid-19 berupa bantuan APD, masker maupun penanganan bantuan lainnya.

“CSR dalam pendidikan, kesehatan itu sudah ditentukan,” terangnya.

Soal Formabes yang meminta neraca keuangan untuk transparansi CSR, ditolak dan tidak ditunjukkan, karena memang sesuai aturan perusahaan memanglah tidak boleh. Risang memastikan, CSR yang diprogramkan PT Adiluhung, telah dianggarkan setiap tahunnya.

“Tidak benar tudingan itu, sebab, PT Adiluhung sudah masuk TSLP yang diketuai oleh bupati Bangkalan, untuk menghindari dan melakukan pengawasan penyaluran CSR-nya. Jadi tidak mungkin Adiluhung tidak menyalurkan CSR-nya,” tegasnya.

Sementara itu, Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (PT ASSI) Bangkalan M. Khoirul Fatthoni juga membantah hal tersebut. Selama ini, pihaknya telah memberikan CSR dengan diprogramkan dan direncanakan khusus setiap tahunnya. Namun, saat ditanya berapa rata-rata kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh PT. Adiluhung, lelaki yang kerap disapa Tony ini mengaku lupa.

“Lupa, laporan berapa kegiatan dan program CSR setiap tahun yang kami lakukan semua sudah kami laporkan ke Bapenda Bangkalan,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno menjelaskan, bahwa semua perusahaan yang berdiri di Bangkalan harus memberikan CSR-nya. Hal tersebut sudah diatur dalam regulasi, baik peraturan pemerintah maupun peraturan daerah.

Dalam regulasi itu, CSR yang diberikan harus 2,5 persen dari laba perusahaan dan penggunaannya 60 persen untuk masyarakat dan lingkungan berdirinya perusahaan.

“Kalau saya melihat, ini adanya miss komunikasi anatara PT Adiluhung dengan masyarakat sekitar. Ini hasil tindaklanjut aduan Formabes kemarin ya,” katanya.

Suyitno menerangkan, aduan yang dilakukan oleh Formabes tersebut karena kurangnya koordinasi antara PT Adiluhung dengan masyarakat. Adanya aduan Formabes yang meyebut bahwa Adiluhung menyatakan CSR ini tidak wajib, dia mengingatkan bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang alam maupun bidang lainnya, wajib memprogramkan CSR.

“Kalau saya lihat tadi yang hadir perwakilan dari Adiluhung baik manajernya, humas atau stafnya merupakan warga sekitar. Jadi nanti saya harap ads komunikasi dari PT Adiluhung dengan masyarakat agar permasalahan ini tidak semakin besar,” jelasnya.

“Nanti kami juga akan panggil kembali Formabes ini, karena keterangan dari Formabes yang sudah berdiri 4 tahun, tapi kata dari Adiluhung baru berdiri 4 bulan. Maka akan kami panggil lagi, permasalahan sebenarnya seperti apa,” tandasnya.

Sebelumnya, Rabu (5/8/2020), Formabes mendatangi Komisi C DPRD Bangkalan mengadukan bahwa PT Adiluhung tidak pernah memberikan CSR-nya di tiga desa, yakni Desa Ujungpiring, Desa Sembilangan dan Desa Kramat. (ina/waw)

Komentar

News Feed