PT SMP Layak Bubar, DPRD Akan Cabut Perda Sebagai BUMD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) POSITIF BUBAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, memastikan pembubaran PT. Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

KABARMADURA.ID, SAMPANG– Sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT. Sampang Mandiri Perkasa (PT. SMP) dibubarkan. Langkah pertama, akan mencabut peraturan daerah (perda) pendirian PT. SMP. Hal tersebut diungkapkan, Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya, salah satu alasan pencabutan aturan dikarenakan produk itu merupakan hasil keputusan dari para wakil rakyat. Sehingga, setelah dilakukan pencabutan perda, maka pembubaran salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) bisa dilakukan.

Bacaan Lainnya

Pihaknya mengaku, saat ini DPRD masih melakukan pencabutan dua perda BUMD. Yakni PT. SMP dan PT. Sampang Sarana Shorebase (PT. SSS).  “Jadi sebelum dibubarkan, statusnya sebagai BUMD harus dicabut. Karena perda pendiriannya di DPRD, maka akan dicabut di DPRD juga. Sehingga mereka, murni menjadi anak perusahaan biasa. Tidak berstatus BUMD,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Agus, hanya menunggu keputusan pembagian gono gini di pengadilan. Jika sudah selesai, maka pembubaran bisa dilakukan. Tentunya untuk pelaksanaan pembubarannya mengikuti aturan yang berlaku.

“Rekomendasi LHP BPK tahun 2020 sudah jelas. PT. SMP harus dibubarkan. Sementara yang lain direkomendasikan untuk ditinjau ulang. Sehingga, PT. SMP memang harus dibubarkan,” jelasnya.

Saat ini diakui, DPRD masih memproses kajian soal pencabutan perda pendirian dua BUMD itu. Sehingga, langkah yang dilakukan tidak melanggar aturan apapun. Jika sudah selesai, maka akan digelar paripurna pencabutan dua perda pendirian BUMD.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (panja) LHP BPK itu menegaskan, selayaknya PT. SMP dibubarkan jika memang ingin membentuk perusahaan baru.  Sebab, PT. SMP sempat bermasalah beberapa tahun lalu. Dengan pembentukan perusahaan baru, tentunya lebih sehat dan prospek.

Untuk diketahui, selama ini pembubaran PT. SMP harus melibatkan perusahaan lain. Yakni kerjasama dengan PT. Asa perkasa ketika pengelolaan minyak bumi dan gas (migas) beberapa tahun lalu. Sebab, keduanya mempunyai saham dalam pengelolaan dan aset selama ini.

“Saham PT. SMP sebesar 51 persen, dan PT. Asa Perkasa 49 persen,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sampang, Fadol berpendapat sama. Pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan rencana pencabutan dua perda pendirian BUMD. Namun, harus hati-hati terkait proses pencabutannya. Sehingga, DPRD tidak salah langkah melakukan pencabutan. “Panja sudah menyelesaikan pembahasan rekomendasi LHP BPK. Tapi untuk mencabut perda, kami masih mengkaji itu,” responnya. (man/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *