oleh

PTM SMA/SMK Serentak di Bangkalan Digagalkan Ketiadaan Regulasi

Kabarmadura.id/Bangkalan-Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) untuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) di Bangkalan yang akan digelar secara serentak, Senin (21/9/2020), gagal dilaksanakan.

Pelaksanaan PTM tersebut dianggap belum dipayungi regulasi yang jelas. Sementara, pelaksanaannya saat wabah Covid-19 masih menghantui Bangkalan.

Kepala Seksi (Kasi) SMA dan Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Disdik Jawa Timur cabang Bangkalan, Moh. Fauzi mengatakan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dirinya saat ini tengah menunggu peraturan gubernur (pergub) terbit. Sebab, panduan kegiatan PTM berbeda dengan kegiatan sebelum wabah.

“Sebenarnya begini memang tanggal 21 akan ada PTM serentak. Tapi kami menunggu pergubnya, karena ada regulasi yang harus kami patuhi di tengah wabah Covid-19,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, dengan pergub itu akan ada nota dinas dari pemerintah provinsi yang mengintruksikan PTM. Selama belum ada pergub dan nota dinas tersebut, pihaknya akan menunda PTM serentak ini. Dalam regulasi yang ada, poin pertama yang harus ada adalah berkoordinasi dengan pihak kabupaten setempat.

“Kami juga masih melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Bangkalan sambil menunggu pergub itu untuk menindaklanjuti ptm selain uji coba,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengungkapkan bahwa PTM untuk SMA/SMK tersebut telah diizinkannya. Namun, pihaknya meminta agar pelaksanaannya mengikuti regulasi yang ada. Seperti wilayah Bangkalan yang masih masuk zona oranye, hanya boleh 25 persen siswa yang ada yang boleh masuk ke sekolah.

“Kalau kuning 50 persen, hijau baru 100 persen. Kami mintanya taati regulasi yang ada selama ptm berlangsung,” tuturnya.

“Diperbolehkan selagi memenuhi protokol kesehatan, mulai cuci tangan mewadahi untuk murid sekian, thermal gun, dll. Tapi yang lebih terpenting ada kesepakatan atau izin dari orangtua,” paparnya.

Sedangkan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengungkapkan, agar pelaksanaan PTM serentak itu benar-benar dikaji. Selain itu, dia meminta agar pihak Dinas Pendidikan cabang Bangkalan selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kalau memang PTM dilaksanakan menunggu pergubnya tidak masalah, itu jauh lebih baik. Saya harap ada koordinasi lagi sebelum pelaksanaannya nanti,” tutupnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed