Puluhan Aset Kendaraan di Pemkab Sampang Dibiarkan Rusak

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) JADI ATENSI: Pengelolaan aset daerah berupa kendaraan dinas di Kabupaten Sampang tidak maksimal.

Kabarmadura.id/Sampang-Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang. mencatat jumlah aset kendaraan operasional milik pemerintah kabupaten (pemkab) mencapai 2.716 unit kendaraan. Sayang, pengelolaan kendaran dinas itu kurang maksimal.

Dari total kendaraan dinas 2.716 unit itu, terdiri dari kendaraan roda dua 2.212 unit,  roda tiga 170 unit, roda empat 299 dan roda enam 37 unit. Dari jumlah itu, 92 unit kendaraan dibiarkan rusak. Rinciannya, roda dua dan roda tiga tercatat 86 dan roda empat 6 unit.

Bacaan Lainnya

Kepala BPPKAD Sampang Saryono melalui Kabid Pengelolaan Aset Bambang Indra Basuki mengungkapkan, ada puluhan kendaraan dipinjam pakai  oleh sejumlah instansi, meliputi Kepolisian Resor (Polres) Sampang sebanyak 7 unit kendaraan roda empat/

Kemudian, Kodim 0828 Sampang 3 unit roda empat,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang 1 unit roda empat, Pengadilan Negeri (PN) Sampang 1 unit roda empat dan 1 unit roda dua, Kementerian Agama (Kemenag) 4 unit roda dua.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 2 unit roda dua dan 4 unit roda empat. Kantor pertanahan 1 unit roda empat dan  3 unit roda dua. Rumah tahanan (Rutan) 1 unit roda dua. Pramuka 1 unit roda dua, MUI 1 unit roda empat, PGRI 1 unit roda empat, Karang Taruna 2 unit roda empat, Dewan Pendidikan 1 unit roda empat, Bawaslu 1 unit roda empat, Baznas 1 unit roda empat, Forsa Hebat 1 unit roda empat, PWI 1 unit roda empat.

“Untuk pemeliharaan dan pajak kendaraan ini ditanggung oleh para peminjam dan masing-masing OPD pemegang kendaraan dinas, kami sebatas melakukan pencatatan dan inventarisir aset yang ada,” ucap Bambang Indra Basuki saat ditemui Kabar Madura, Senin (3/8/2020).

Dirinya menguraikan, kendati sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), pengelolaan aset masih kerap menjadi temuan BPK. Pihaknya menegaskan untuk pengelolaan aset daerah sudah ada Peraturan Daerah (Perda) nomer 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati (Perbup) yang diseauaikan dengan siklusnya.

“Kalau dalam konteks pencatatan aset, baik barupa bangunan gedung, jalan dan kendaraan sudah relatif bagus, hanya saja untuk atribusinya belum dilakukan, karena membutuhkan waktu,” urainya.

Sementara itu, Ketua Panja LHP BPK DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin menerangkan, pengelolaan aset Pemkab Sampang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan bagi pengguna alur perpindahannya.

Namun secara garis besar keberadaan aset tersebut, baik berupa kendaraan, bangunan dan jalan sudah terkonfirmasi. Maka dalam pencatatan dan pengelolaannya harus diperbaiki, sehingga tidak menjadi temua BPK pada tahun berikutnya.

“Salah satu rekomendasi BPK tahun ini segera melakukan evaluasi terkait pencatatan dan pelaporan aset dalam laporan keuangan untuk mengurus barang agar melaksanakan pencatatan dan inventarisasi aset tetap, yang menjadi tanggung jawab pemkab,” singkatnya. (sub/pin)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *