Puluhan ASN Kehilangan Hak Tunjangan Jabatan Dampak SOTK

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) DINONJOBKAN: Dampak perampingan serta perubahan susunan organisasi dan tata kerja , 41 pejabat di Kabupaten Sampang tidak lagi bisa menerima tunjangan umum sebesar Rp540 ribu.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sampang tidak lagi bisa menerima tunjangan umum. Salah satu indikasinya akibat penggabungan OPD serta perampingan dan perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Sehingga, terdapat puluhan pejabat yang terpaksa harus dinonjobkan.

Salah satu tujuan penggabungan OPD tersebut, yakni meningkatkan kinerja para pejabat dan efektifitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arif Lukman Hidayat, Minggu (24/01/2021).

Menurutnya, puluhan pejabat yang dinonjobkan tersebut tidak bisa menerima tunjangan umum. Seperti, tunjangan para pejabat yang menduduki eselon III dan IV sebesar Rp540 ribu. Meski demikian, mereka masih menerima tunjangan fungsional sebesar Rp190 ribu. Mayoritas pejabat yang dinonjobkan, sebagai kepala seksi (Kasi) di tingkat kecamatan.

“Kewajiban para ASN yang dinonjobkan itu, disesuaikan dengan jabatan sebelumnya berdasarkan surat keputusan (SK) bupati. Jadi saat ini hanya jadi staf biasa. Semuanya ada 41 pejabat, termasuk dengan jabatan administrasi dan pengawas harus dinonjobkan. Tunjangannya, hanya sebagai fungsional, karena jadi staf biasa,” tuturnya.

Kendati demikian, puluhan pejabat yang dinonjobkan lantaran, adaanya perampingan kasi di tingkat kecamatan. Sehingga, yang awalnya terdapat lima kasi, saat ini hanya tiga kasi. Kemudian, ada penggabungan tiga OPD, masing-masing Dinas koperasi Usaha Mikro (Diskumnaker), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB dan Ketahan Pangan.

“Untuk meningkatkan kinerja para pegawai yang ada di Sampang, dan ini tidak akan pengaruh kepada pelayanan publik,” pungkasnya. (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *