Puluhan Desa di Sumenep Tidak Kunjung Realiasikan, DD Terancam Dikembalikan ke Kasda

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN ) KEGIATAN: Realisasi anggaran dana desa (DD) belum maksimal. Kendati sudah memasuki akhir tahun ternyata masih ada puluhan desa belum merealisasikan anggaran tersebut.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Realisasi anggaran dana desa (DD) belum maksimal. Kendati sudah memasuki akhir tahun ternyata masih ada sebagian desa yang belum merealisasikan anggaran tersebut. Bahkan ada yang tercatat masih pencairan di tahap kedua. Sehingga anggaran tersebut terancam dikembalikan ke kas daerah (kasda).

Berdasarkan catatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari 334 desa dan kelurahan masih ada 10 desa yang belum bisa mencairkan DD alias masih mengendap.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa (Pemdes) DPMD Sumenep Supardi mengatakan, seharusnya sudah memasuki tahap ketiga, namun pada akhir tahun ini masih ada yang belum bisa mencairkan DD.

“Kalau DD menunggu desa laporan dari desa, saat ini masih ada sebagian yang belum mencairan,” katanya. Senin, (22/2/2021).

Dikatakannya, salah satu faktor belum dicairkan DD karena terkendala administrasi. Ditegaskannya, jika kasus itu sudah kasus lama, mengingat hal tersebut sering terjadi setiap tahunnya.

Ditambahan Pardi, dari sekian desa masih saja kurang serius merealisaikan DD. Bahkan, ironisnya ada beberapa desa yang masih belum mengerjakan tahap awal, sehingga tahap kedua menjadi tertahan anggarannya.

Pardi, sapaan akrabnya, melanjutkan, persoalan laporan sudah lumrah. Pihaknya mengaku tidak membiarkan kondisi itu tetapi desa sendiri yang terkesan tidak mempunyai gairah untuk segera menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi.

“Yang belum cair tidak banyak, tetapi yang namanya anggaran mesti mempunyai keinginan untuk segera dituntaskan,” imbuhnya.

Pardi menyebutkan ada sekitar 10 desa yang masih belum merampungkan laporan-laporan belanja anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Pihaknya belum bisa merincikan, namun desa tersebut sudah menjadi catatan tersendiri di dinasnya.

”Bukan persoalan serius karena bisa dikembalikan (kas daerah) atau disilpakan dananya nanti,”. jelasnya.

Sekadar diketahui tahun 2021 pagu besaran DD adalah Rp337.720.100.000. Sedangkan ADD Rp119.431.876.200 untuk seluruh desa di kabupaten paling timur Pulau Madura ini.

Reporter : Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *