Puluhan Hektare Hutan Lindung Diserobot, Jadi Perumahan, Tambak hingga Bangunan Pribadi

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SERIUS: Kawasan hutan lindung yang dikelola Perhutani beralih fungsi jadi perumahan, tambak hingga bangunan yang memiliki sertifikat hak milik.

KABARMADURA.ID | BANGKALANPuluhan hektare lahan kawasan hutan lindung yang dikelola Perhutani Bangkalan diserobot. Bahkan ada beberapa titik lokasi yang disinyalir telah didirikan bangunan tanpa izin.

Hal itu terungkap dalam audiensi di ruang Banggar DPRD Bangkalan, Rabu (1/12/2021). Dalam audiensi itu, selain pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Madura, hadir pula aktivis lingkungan dari Kelompok Pemerhati Mangrove Madura (KPMM).

Dalam audiensi yang juga dihadiri Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI) tersebut, disambut langsung oleh seluruh ketua Komisi di DPRD Bangkalan.

Bacaan Lainnya

Dari laporan KPH Perhutani Madura, tercatat ada sebanyak 28 hektar kawasan hutan lindung. Di antaranya di Kelurahan Pejagan, Martajasah, Desa Sepuluh, dan Desa Lembung. Dari 4 lokasi tersebut, sebagian telah menjadi perumahan, bahkan terdapat masjid desa.

Wakil Administratur KPH Perhutani Madura Samiwanto menyampaikan, penyerobotan tersebut  sudah sejak 3 tahun lalu . Tetapi baru diungkap lantaran belum ada solusi mengenai permasalahan tersebut. Diungkapkannya, di Martajasah, sekitar 13 hektare sudah dijadikan perumahan dan bersertifikat.

Selain perumahan, pria dengan sapaan Wanto ini mengaku, ada lahan yang dijadikan tambak. Meskipun dia sudah berusaha menemui tokoh masyarakat setempat, namun belum ada titik temu. Sehingga Perhutani Bangkalan mengurusnya ke LHK Malang untuk menyelesaikan masalah terkait perumahan itu.

“Karena perumahan di sana sudah bersertifikat, maka kita harus sidang perdata dan melakukan pidana,” Ujarnya.

Sedangkan di Kecamatan Sepuluh, lahan Perhutani seluas 14 hektare dijadikan tambak oleh salah satu perusahaan. Selain tambak perusahaan, juga ada tambak milik masyarakat setempat. Pihaknya sudah mendatangi kepala desa setempat untuk mengklarifikasi, tapi juga nihil solusi.

Sehingga langkah yang diambil adalah melaporkan masalah tersebut ke penegak hukum. Tetapi karena penyerobot sudah memiliki sertifikat, maka harus diusut, mulai dari pemberian izin, bahkan sampai penerbitan sertifikatnya.

“Kami harus cari solusi, jika memang sudah bersertifikat, silakan ajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diserahkan sesuai prosedur,” tegas Wanto.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan berharap, Dinas Kehutanan Jawa Timur bisa menyisir untuk menentukan wilayah hutan yang difokuskan terhadap mangrove atau hutan lindung dan tidak.

“Saya harap dilakukan pemetaan, baik wilayah laut maupun hutan, sehingga kami bisa berkoordinasi dengan perizinan (dinas perizinan) untuk mengklarifikasi terkait kawasan hutan yang direklamasi itu,” ucap Nurhasan.

Nurhasan menegaskan, harus memiliki komitmen bersama untuk melestarikan dan pengawasan tumbuh bersama pohon mangrove.

“Sebanyak 28 hektar lahan Perhutani telah rusak dan berlaih fungsi jadi perumahan dan tambak,” tegas politisi PPP tersebut usai audiensi di ruang banggar.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan