Puluhan Lumbung Pangan Buatan Pemkab Pamekasan Gagal Dimanfaatkan

News155 views

KABAR MADURA | Realisasi lumbung pangan di Pamekasan tidak berfungsi dengan optimal. Dari 65 lumbung pangan yang sudah terbentuk, tidak semuanya aktif.

“Harusnya satu desa satu lumbung bagi daerah yang tanah pertaniannya banyak sawah,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Firda Eka Diana.

Wanita yang akrab disapa Ana itu menuturkan, sekitar 50 persen lumbung yang tidak berfungsi optimal. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih senang menyimpan hasil panen di rumahnya masing-masing. Nantinya, lanjut Ana, akan dilakukan pembinaan dalam pemanfaatan lumbung tersebut. Sehingga, bisa difungsikan secara optimal, terlebih ketika musim panen tiba.

Pada tahun sebelumnya, instansinya tersebut hanya membangun dua lumbung pangan, yakni di Desa Batukalangan Kecamatan Proppo dan di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar dengan alokasi anggaran Rp350 juta untuk dua lumbung. Sementara tahun ini tidak ada pembangunan lumbung pangan.

Baca Juga:  Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen, Pemkab Pamekasan Jamin Nasib PPPK Paruh Waktu Aman

“Karena tidak ada proposal pengajuan dari kelompok tani, jadi tidak teranggarkan di tahun ini. Sementara untuk mencegah krisis pangan, diperlukan identifikasi lahan pertanian dengan peningkatan tanaman pertanian,” ujarnya.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

Kondisi itu, menurut Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Zamzami Syandana menilai sangat disayangkan. Dengan adanya lumbung yang sudah terealisasi namun tidak difungsikan, hal itu terkesan buang-buang anggaran.

Harusnya, imbuh Zamzami, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan  bisa mengontrol keoptimalan fungsi dari lumbung pangan tersebut. Ia menuturkan, apabila memang tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, anggaran pengadaan lumbung tersebut bisa dialihkan ke program ketahanan pangan lainnya.

Baca Juga:  Benarkan Didatangi KPK, Plt Direktur RSUD Smart Pamekasan: Hanya Pembinaan!

“Pemerintah harus tahu dulu, apa kebutuhan dari masyarakat. Jangan sampai, program yang direalisasikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Percuma, bangunannya ada tapi tidak beroperasi sama sekali, kesannya bua-buang anggaran,” jelasnya.

Pewarta: Safira Nur Laily

Redaktur: Wawan A. Husna

 

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *