Puluhan Lumbung Pangan Buatan Pemkab Pamekasan Gagal Dimanfaatkan

News83 views
Banner Iklan

KABAR MADURA | Realisasi lumbung pangan di Pamekasan tidak berfungsi dengan optimal. Dari 65 lumbung pangan yang sudah terbentuk, tidak semuanya aktif.

“Harusnya satu desa satu lumbung bagi daerah yang tanah pertaniannya banyak sawah,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Firda Eka Diana.

Wanita yang akrab disapa Ana itu menuturkan, sekitar 50 persen lumbung yang tidak berfungsi optimal. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih senang menyimpan hasil panen di rumahnya masing-masing. Nantinya, lanjut Ana, akan dilakukan pembinaan dalam pemanfaatan lumbung tersebut. Sehingga, bisa difungsikan secara optimal, terlebih ketika musim panen tiba.

Baca Juga:  Sengketa Lahan SD antara Warga dan Pemkab Pamekasan Rentan Berakhir di Pengadilan

Pada tahun sebelumnya, instansinya tersebut hanya membangun dua lumbung pangan, yakni di Desa Batukalangan Kecamatan Proppo dan di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar dengan alokasi anggaran Rp350 juta untuk dua lumbung. Sementara tahun ini tidak ada pembangunan lumbung pangan.

“Karena tidak ada proposal pengajuan dari kelompok tani, jadi tidak teranggarkan di tahun ini. Sementara untuk mencegah krisis pangan, diperlukan identifikasi lahan pertanian dengan peningkatan tanaman pertanian,” ujarnya.

Kondisi itu, menurut Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Zamzami Syandana menilai sangat disayangkan. Dengan adanya lumbung yang sudah terealisasi namun tidak difungsikan, hal itu terkesan buang-buang anggaran.

Baca Juga:  Aktivis Soroti Mangkraknya Gedung PIP Sampang, Disebut Hanya Buang-buang Anggaran

Harusnya, imbuh Zamzami, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan  bisa mengontrol keoptimalan fungsi dari lumbung pangan tersebut. Ia menuturkan, apabila memang tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, anggaran pengadaan lumbung tersebut bisa dialihkan ke program ketahanan pangan lainnya.

“Pemerintah harus tahu dulu, apa kebutuhan dari masyarakat. Jangan sampai, program yang direalisasikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Percuma, bangunannya ada tapi tidak beroperasi sama sekali, kesannya bua-buang anggaran,” jelasnya.

Pewarta: Safira Nur Laily

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *