oleh

Puluhan Puskesmas di Kabupaten Sumenep Belum Terakreditasi

KABARMADURA.ID, Sumenep – Belum optimalnya pelayanan pusat kesehatan (Puskesmas) di Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari akreditasi keberadaan puskesmas tersebut. Pada umumnya, akreditasi untuk puskesmas dilakukan setiap lima tahun sekali.

Namun untuk tahun ini, kegiatan akreditasi puskesmas sementara ditunda akibat Covid-19. Padahal, terdapat sejumlah puskesmas yang dijadwalkan melaksanakan akreditasi tahun ini. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes) Sumenep Agus Mulyono, Selasa (29/09/2020).

Menurutnya, akreditasi puskesmas yang dijadwalkan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang secara serentak. Sehingga kualitas pelayanan masih wajar jika dianggap belum memenuhi standar.

Dia menegaskan, jika mengacu pada lima puskesmas yang sudah melakukan akreditasi ulang pada tahun 2019 dan selesai tahun ini, fasilitas sudah bagus, terbukti dari hasil akreditasi tersebut.

“Belum diakreditasi berarti masih belum diketahui perkembangannya, misal dari setiap lima tahun dan bisa dilaksanakan dalam rentang waktu 2,5 tahun diharuskan akreditasi, yang sudah terakreditasi ulang hasilnya sudah bagus,” tegasnya.

Kelima puskesmas itu, masing-masing puskesmas di Kecamatan Dasuk, Guluk-Guluk, Pasongsongan, Talango, dan Pamolokan. Hasil penilaian dalam akreditasi itu berupa dasar, madya, utama, dan paripurna untuk Puskesmas Guluk-Guluk.

Sedangkan, untuk jumlah yang harus diselesaikan tahun ini lanjut Agus Mulyono menuturkan terdapat sekitar 17 dari 30 puskesmas secara keseluruhan. Akan tetapi dari jumlah itu, yang sempat diwajibkan selesai tahun ini untuk sementara ditunda terlebih dahulu.

“Dari 30 kan sudah lima puskesmas yang sudah diakreditasi, setelah itu ditunda ke tahun depan secara serentak 25 puskesmas di Sumenep, artinya kalau saat ini masih belum bisa dinilai,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menyampaikan, untuk pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas memang harus menjadi atensi serius. Sebab masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan.

“Misalnya seperti kebersihan, saya perhatikan masih belum maksimal. Termasuk ruangan atau fasilitas yang juga benar-benar dipantau,” responnya.  (ara/ito)

Komentar

News Feed