oleh

Puluhan TKI Ilegal di Kabupaten Sampang Tidak Bisa Menerima Pencairan PKH

Kabarmadura.id/Sampang-Terhitung sejak tahun 2017 lalu, puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan status Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Sampang, tidak bisa menerima pencairan bantuan.

Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Sampang Nanang Muldiyanto membenarkan, jika selama tiga tahun puluhan KPM PKH dengan status TKI tidak menerima pencairan. Hal itu diakuinya sudah sesuai amanat pencairan. Pasalnya, penerima bantuan tidak bisa diwakilkan, sementara yang bersangkutan masih berada di luar negeri.

Menurutnya, berdasar petunjuk teknis (juknis) pencairan PKH, untuk mencairkan bantuan itu, penerima harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Dinas Ketanagakerjaan (Disnaker) setempat, agar bantuan tersebut bisa disalurkan kepada ahli warisnya.

Sayangnya, TKI yang terdaftar sebagai penerima PKH di Kabupaten Sampang, semuanya ilegal, sehingga tidak bisa mendapatkan surat keterangan dari Disnaker setempat. Akibatnya, meski sudah bertahun-tahun, bantuan tersebut tidak bisa dicairkan.

“Ada sebanyak 95 KPM PKH berstatus TKI yang tidak bisa menerima pencairan bantuan sejak tahun 2017 hingga saat ini,” ungkap Nanang Muldiyanto saat ditemui Kabar Madura, Kamis (2/1/2020).

Dirinya menjelaskan, buku tabungan dan dana bantuan untuk TKI itu masih tersimpan di bank penyalur, pihaknya mengaku hingga kini masih mencarikan solusi agar bantuan itu tetap bisa dicairkan kepada yang berhak. Namun pihaknya masih menunggu keputusan pusat, mengingat dana bantuan itu, sudah masuk dalam laporan keuangan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Nanang mengaku, sudah berupaya maksimal agar bantuan tersebut bisa dicairkan, namun ketika data-data TKI penerima itu diajukan ke Disnaker Sampang, data tersebut tidak ada, karena berstatus ilegal. Sehingga masih dibutuhkan juknis terbaru agar bantuan itu, tetap bisa dicairkan kepada yang berhak.

“Bantuan ini untuk bisa dicairkan, harus ada Juknis terbaru, prinsipnya kami masih menunggu keputusan pusat,” dalihnya.

Sementara itu, Koordinator Bansos BRI Cabang Kabupaten Sampang Agus Buono berkelit, sesuai surat dari Dinas Sosial (Dinsos) setempat dan kantor pusat BRI, pihaknya mengaku, hingga kini masih menunggu surat terbaru dari Kemensos selaku pemberi bantuan, untuk segera menyalurkan Butab dan KKS PKH sisa rekomendasi BPK tahun 2018 kemarin.

“Kemungkinan dalam minggu ini, sudah ada suratnya termasuk di dalamnya KPM PKH dengan status TKI ini, intinya kami masih menunggu dari pusat,” singkatnya (sub/pin).

 

Komentar

News Feed