oleh

Pungut Biaya Rapid Test Mandiri, Dokter Puskesmas Batumarmar Diperiksa Polisi

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Sejak terbitnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test, maka seluruh fasilitas kesehatan diharuskan menyamakan tarif sebesar Rp150 ribu.

Namun, belakangan ini, Puskesmas Batumarmar dikabarkan menerima layanan rapid test mandiri dengan tarif senilai Rp300 ribu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Kota (Forkot) Pamekasan Samsul Arifin. Dia memiliki bukti pembayaran biaya rapid test berupa kwitansi.

“Padahal anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini tidak sedikit,” ucap Samsul.

Saat dikonfirmasi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Achmad Marsuki menerangkan, pihaknya hanya melakukan rapid testuntuk kepentingan pelacakan orang terinfeksi Covid-19 dan itupun gratis tidak dipungut biaya.

Dengan begitu, puskesmas naungan Dinkes tidak melayani rapid test mandiri atau atas permintaan masyarakat tanpa kaitannya dengan aktivitas pelacakan.

Marsuki mengaku tidak mengetahui perihal salah satu Puskesmas Batumarmar yangmembuka layananrapid test mandiri tersebut.Bahkan dia menyebut, rapid test tidak bisa sembarang digunakan lantaran kuotanya yang sangat terbatas.

“Kalau di puskesmas, rapid testhanya untuk kepentingantracing, dan itu gratis, tanpa dipungut biaya. Sebaiknya konfirmasi ke yang bersangkutan,” ulasnya.

Mendengar hal itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Sahur langsung berencana memanggil pihak-pihak yang terkait dalam persoalan ini, yakni Dinkes dan Puskemas Batumarmar untuk dimintai klarifikasi.

“Jika benar begitu maka akan kami panggil. Akan kami mintai klarifikasi, jika terbukti bersalah maka kami akan meminta pihak Dinkes bertanggung jawab,” tegasnya.

Sejauh ini, Kepala Puskesmas Batumarmar Abd Rasyid belum bisa dikonfirmasi perihal tarif rapid tersebut.Sementara salah satu dokter fungsional di puskesmas tersebut, Fajar,mengaku tidak tahu menahu perihal perkara tersebut. Dia tidak berani berkomentar karena kapasitasnya yang hanya sebagai dokter fungsional.

Namun Fajar menyebut, pihaknya telah dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan perihal tarif rapid test tersebut. Namun dia tidak berani bercerita banyak karena bukan pejabat struktural dan ada yang lebih layak untuk menjelaskan.

“Saya hanya bagian fungsional, bagian pemegang kebijakan kemarin itu sudah dimintai keterangan dari Polres. Jadi saya tidak berhak untuk menjawab itu, karena yang berwenang bagian struktural,” ujarnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed