oleh

Pupuk Subsidi Sampang Dijual di Blora, Sekda Ancam Cabut Izin Kios dan Distributor

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Penangkapan truk bermuatan pupuk subsidi jatah untuk Sampang di Blora, berdampak pada keberadaan kios dan distributor pupuk subsidi di Sampang. Sebelumnya, pupuk tersebut kedapatan akan  dijual di Blora, Jawa Tengah,

Tercatat, ada 82 kios pupuk subsidi daru 180 desa di 14 kecamatan di Sampang. Keberadaan kios tersebut dianggap tidak maksimal, lantaran jauh dari jangkauan. Sehingga dikhawatirkan mudah terjadi pelanggaran. Sebagaimana yang terjadi pada 27 Januari 2021 di Kabupaten Blora tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, sebelumnya sudah mengevaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sampang terkait kasus yang dapat merugikan masyarakat banyak itu.

Sehingga, poin utama yang harus dilakukan adalah memaksimalkan kios-kios tersebut dengan cara melakukan pemerataan. Artinya, semua desa harus ada kios, agar kondisi pupuk subsidi itu mudah terpantau, dan tidak memberatkan petani.

Hal itu disampaikan pada saat melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi KP3 di Aula Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang pada Januari 2021 lalu.

“Bulan kemaren KP3 saya minta untuk mengevaluasi terkait terjadinya kasus penangkapam di Blora. Bagaimana petani tidak merasa berat dan merasa kesulitan mendapatkan pupuk. Wong penataan kiosnya tidak benar. Jadi ini salah satu kebocoran adanya kasus itu,” tuturnya, Senin (25/2/2021).

Kebocoran itu lantaran di Kecamatan Robatal hanya ada satu kios, lokasinya di desa Robatal. Sehingga petani yang membeli pupuk subsidi itu dari desa se-Kecamatan Robatal. Sehingga selain memberatkan para petani, karena kondisinya jauh, juga berdampak pada pengawasan yang tidak maksimal.

Sehingga, ia meminta ke depan harus ada pemerataan kios, minimal satu desa satu kios. Bahkan jika potensi lahan dan pertaniannya bagus, bisa dua kios. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk bisa mengawasi kios sacara makasimal.

Selain itu, pihak distributor memberikan tanda khusus, utamanya kepada empat kabupaten di Madura, sehingga petugas dengan mudah megontrol realisasi pupuk subsidi tersebut. Karena, dirinya khawatir ada kejadian serupa.

“Selain di Robatal, ada lagi di Kecamatan Tambelangan, pupuknya di kecamatan, ini aneh. Padahal seharusnya ada di kios, dan kios itu harus mempunyai gudang untuk menyimpanan pupuk. Jika berani buka, usaha berani bermodal lah,” imbuh Yuliadi.

Dengan demikian, menurutnya harus ada penataan ulang kios. Sebab, kios dan distributor itu harus kooperarif dalam merealisasikan pupuk subsidi. Jika tidak, izinnya tidak akan dikeluarkan, bahkan akan dicabut.

Sebab, jumlah pupuk subsidi yang dibawa ke Blora itu lebih sedikit koutanya dibanding jumlah pupuknya. Bisa jadi, sambungnya, pupuk tersebut sebagiam dari kecamatan lain. Karena pupuk itu jumlahnya jauh dari kuota di Kecamatan Tambelangan.

“Katanya, penataan itu kewenangan dari pabrikan, atau distributor tapi yang jelas kios ini harus ditata ulang. Jangan berfikir soal bisnis, tetapi petani juga jangan sampai dirugikan. Dan kami tegas soal ini, demi kepentingan para petani,” pungkasnya. (mal/waw)

 

 

Komentar

News Feed