oleh

Puskesmas di Sumenep Abaikan Perbaikan KAK

KABARMADURA.ID, Sumenep – Kinerja setiap pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Sumenep belum menunjukkan keoptimalan. Hingga saat ini, mayoritas puskesmas belum membuat kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR).

Akibatnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak bisa mencairkan atau merealisasikan bantuan operasional kesehatan (BOK). Hal ini diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan, Moh. Nur Insan, Senin (5/10/2020).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada perbaikan KAK dari puskesmas. Sehingga, BOK tertunda untuk pencairannya. “Jika sudah lengkap persyaratan, maka bisa segera dicairkan,” katanya.

Dia menjelaskan, KAK merupakan pedoman BOK dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa KAK atau TOR. Sehingga, puskesmas diwajibkan membuat KAK sebagai proses pencairan BOK.

“KAK tersebut meliputi nama kegiatan, input Kegiatan, proses kegiatan, outputnya, dan penanggung jawab,” jelasnya.

Ditegaskan, dana BOK secara keseluruhan mencapai Rp10 miliar. Dana tersebut akan dicairkan ke 30 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Sumenep.  “Yang penting persyaratan lengkap, maka akan segera cair,” tegasnya.

Dana BOK bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan untuk realisasi pencairannya untuk pencairannya, masuk ke rekening puskesmas.

“karena BOK merupakan dana dari pemerintah pusat bukan melalui dinas. Tetapi, pengawasan dana yang terus menjadi pembahasan di tingkat kami,” tuturnya. .

Dinkes tidak mempunyai kewenangan untuk pencairan. Melainkan hanya mengurus laporan dari puskesmas, apabila sudah dipenuhi persyaratannya. Sedangkan mekanisme pencairannya, puskesmas harus lebih dulu mengajukan berbagai alat kesehatan.

“Kemudian kami mengajukan kebutuhannya kepada Dinkes Jatim lalu diajukan kembali ke pemerintah pusat. Pencairannya tergantung berkas dari puskesmas,” paparnya.

 

Tujuan BOK untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target SPM bidang kesehatan.

Sementara itu, wakil ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menekan agar OPD yang membidangi program tersebut agar lebih tegas.  Sebab, kebutuhan di setiap puskesmas membantu kebutuhan kesehatan.

“Katakanlah, pencegah stunting atau alat kesehatan yang bisa dimanfaatkan pada pasien,” responnya.

Pihaknya berharap agar Kepala puskesmas segera melengkapi persyaratan yang ada. Tujuannya, agar dana senilai Rp10 miliar bisa dicairkan.  Sehingga, bisa dipergunakan untuk Masyarakat. “Jika sudah cair harus dipergunakan sebagaimana mestinya,” tukas dia. (imd/ito)

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed