oleh

R. Soehartono Yakin Kalahkan Pemkab, Beberkan Bukti Tanah Sengketa Dibeli Disperindag

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Persoalan sengketa lahan Pasar Batuan, Sumenep, kian memanas. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan terbukti membeli tanah bersengketa. Praktik tersebut kini sudah mulai tekuak oleh bukti-bukti riil di pengadilan.

Kuasa hukum R. Soehartono, Rudi Hartono,selaku penggugat atas tanah tersebut yakinakan segera menang dipersidangan. Sebab, bukti-bukti telah ada pada pihaknya.

Gugatan yang kini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep  tersebut, antara R. Soehartono sebagai penggugat dan lima tergugat, antara lain bupati Sumenep, DisperindagSumenep, ketua DPRD Sumenep, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Semua pihak inklud dalam pembelian tanah,” katanya, Minggu (21/2/2021).

Rudi menjelaskan, dalam berjalannya sidang, RB. Muhammad dan Mohammad Zis tiba-tiba masuk sebagai penggugat intervensi.Saat berjalannya perkara, gugatan intervensinya diterima oleh majelis hakim.

Sebab, RB. Muhammad dan Mohammad Zis pernah berperkara dengan R. Soehartono diperadilan tata usaha negara yang berbarengan dengan perkara di peradilan umum (PN Sumenep).

Sebelumnya pihak R. Soehartono menggugat BPN untuk membatalkansertifikat hak milik nomor 1755 yang dimiliki oleh RB. Muhammad dan Mohammad Zis.

Penyebabnya, sebelumnya ada pengajuan untuk penerbitan 3 sertifikat (persil 32,33, dan persil 34).Persil 34 merupakan tanah yang kini sedang disengketakan dengan Pemkab Sumenep

“Alhamdulillah pada waktu itu R.Soehartono memenangkan perkara tersebut, yakni, sertifikat nomor 1755 dinyatakan tidak sah,”tegasanya.

Namun BPN telah menerbitkan 2 sertifikat 1537 (tahun 2002) atas nama R.Soehartono, dan 1754 atas nama RB. Muhammad dan Mohammad Zis (tahun 2013).

“Ini jelas BPN tidak beres dalam penerbitan sertifikat,” terang dia.

Sehingga menurut Rudi, RB. Muhammad dan Mohammad Zis sudah tidak bisa menjual tanah persil 34 tersebut. Sebab, pada waktu itu masih dalam uji kepemilikan, namun tanah itu justru dikual ke Pemkab Sumenep. Atas kejadian itu, R. Soehartono merasa keberatan, karena masih dalam sengketa.

“Jadi, RB. Muhammad dan Mohammad menjual tanah sengketa dan pemkab pura-pura tidak tahu membeli tanah sengketa,” ujar Rudi yang mencurigai pihak pemkab sengaja membeli tanah yang belum jelas statusnya.

Persil 32, 33 dan persil 34 yang dikatakan dimenangkan oleh RB. Muhammad dan Mohammad Zis itu, juga diklaim tidak benar. Sebab, pada waktu itu masih uji kepemilikan dan tidak ada bukti sertifikat.

“Pendekatan persuasif dilakukan pada pihak pemkab serta DPRD bahwa tanah tersebut masih sengketa. Akhirnya kami lakukan gugatan pada PN Sumenep yang berjalan saat ini,” singkatnya.

Sidang selanjutnya pada 25 Februari 2021 mendatang, pihak R. Suehartono akan menuntaskan pengajuan saksi-saksi. Rudi meyakini majelis hakim menyikapi secara profesional. Sebab, membeli tanah sengketa secara yuridis tidak dibenarkan.

“Pembangunan pasar hingga saat ini RUP-nya juga tidak ada ini juga tanda tanya besar,” ujarnya.

Sedangkan dasar menyebut pemkab pura-pura tidak tahu sedang membeli tanah bersengketa, karena Bagian Hukum Setkab Sumenep mengetahuinya. Sehingga dia menegaskan, sekretaris kabupaten (sekkab), kepala bagian hukum setkab, bupati serta DPRD Sumenep kecolongan atas pembelian tanah.

“Apakah dibenarkan pemkab mengeluarkan dana milik pemkab untuk membeli tanah sengketa. Nah, kami akan tuntaskan hal ini, agar tidak menjadi kebiasaan buru,” tukasnya.

Sebelumnnya, lahan tersebut dibebaskan Pemkab melalui Disperindag Sumenep. Namun Kabag Hukum Setkab Sumenep, Hizbul Wathan mengaku tidak tahu tanah tersebut dalam sengketa. Sengketa itu disebut terjadi di tahun 2014/2015.

“Kalau soal sengketanya kami tidak mengetahui. Karena kami, bukan para pihak yang bersengketa. Namun yang jelas berdasarkan mekanisme pengadaan oleh Disperindag.hubungan hukum kaitannya Pak Zis (RB. Muhammad dan Mohammad Zis) ke dinas terkait (Disperindag) sudah melalui proses administrasi kepemilikan yang sah,” terangnya.(imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed