oleh

Rapat Pansus Tatib Kemitraan DPRD Bangkalan Kian Alot

Kabarmadura.id/Bangkalan-– Pembahasan kemitraan yang menjadi rebutan antar komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan belum menemui titik terang. Sebab, rapat yang sudah dilangsungkan sejak Rabu (9/9/2020) belum menemukan rumusan dan keputusan. Akhirnya, Kamis (10/9/2020) panitia khusus (Pansus) tata tertib (Tatib) DPRD Bangkalan kembali menggelar rapat pembahasan itu.

Ketua Pansus Tatib DPRD Bangkalan Suyitno mengatakan, awalnya ada 3 mitra yang akan dipindah pengawasannya ke Komisi A. Namun, saat rapat berlangsung jika memang 3 mitra itu diberikan ke Komisi A,  maka dua mitra yang ada di komisi juga harus dipindah ke komisi yang seharusnya menaunginya.

3 mitra sebelumnya yang diperebutkan yakni bagian perekonomian berada di pengawasan Komisi B, unit layanan pengadaan (ULP) di Komisi C dan bagian kesra sekretariat kabupaten (Setkab) Bangkalan bagian pengawasan Komisi D. Sedangkan 2 mitra yang ada di komisi A yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan.

“Kami kemarin sudah membahas mengenai ini dengan tenaga ahli juga. Terkait mitra-mitra ini akan disesuaikan lagi hari ini,” ujarnya.

Jika memang ULP ini berada di bagian pembangunan, Suyitno menyampaikan, untuk diperjelas kemitraannnya. Begitu juga sekretariat dewan dipertegas. Dia menargetkan, Jumat (11/9/2020) untuk menyelesaikan pembahasan kemitraan ini.

“Belum final, kami harap hari ini bisa selesai. Sebab, sejak tahun 2019 yang 3 ini sudah menjadi kemitraan Komisi B, C dan D akan dikembalikan,” ungkapnya.

Masih menurut Suyitno, , tudingan salah satu anggota DPRD lainnya yang menilai hal tersebut menyalahi aturan. Dia telah meminta pandangan dari tenaga ahli mengenai hal tersebut. Berdasarkan kajian tenaga ahli bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.

“Artinya jika salah satu bagian yang masuk dalam kemitraan lain tidak ada salah satupun yang dilanggar, baik secara hukum dan etika. Sebab tatib ini untuk mengatur internal DPRD Bangkalan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota dengan melihat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019,” terangnya.

Jika melihat itu, katanya, tidak ada yang dilanggar begitu pula berdasarkan tanggapan tenaga ahli. Mengenai Dishub, menurutnya, seharusnya berada di Komisi C bukan kaitannya dengan pemerintahan dan hukum yang dinaungi Komisi A. Dimana selama ini Dishub menjadi mitra Komisi A.

“Dishub ini kan membangun pembangunan di Bangkalan juga. Di provinsi dan 37 Kabupaten, begitu pendapat tenaga ahli itu di Komisi C. Juga perizinan ini ada di keuangan dan perekonomian,” paparnya.

Dia berharap agar semua anggota pansus untuk datang membahas kemitraan tersebut agar cepat terselesaikan. Pasalnya, dia meminta pendapat semua anggota pansus tatib akan hal itu agar ditemukan kesepakatan mengenai kemitraan.

“Kami akan gunakan jalur musyawarah. Jika nanti jalur ini tidak ada titik temu, akan kami gunakan voting sebagai langkah akhir,” jelasnya.

Anggota pansus tatib yakni Musawwir mengatakan, tidak kunjung selesainya pembahasan kemitraan karena rapat pansus tatib sebelumnya ada yang mengusulkan agar dikembalikan menjadi fungsional per-komisi, bukan lagi kemitraan. Namun, akhirnya tetap disepakati menjadi kemitraan.

“Ada yang ingin kembali menjadi fungsional, namun akhirnya pembahasan kemitraan semakin lama, tinggal menunggu pembahasan selanjutnya, musyawarah mufakat atau voting,” tukasnya.(ina/mam)

Komentar

News Feed