Rapat Paripurna, Ketua DPRD Berharap Pemkab Tidak Alergi Kritik

  • Whatsapp

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar rapat paripurna, Rabu (29/92021). Agenda rapat tersebut mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun anggaran 2021.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengatakan, sebelum pelaksanaan rapat paripurna, masing-masing fraksi sudah melakukan rapat internal. Masing-masing fraksi memiliki pendapat dan temuan berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang memerlukan perbaikan dan penanganan cepat.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pendapat akhir fraksi sebagai masukan kepada Pemkab agar menjadi acuan untuk memberikan kebijakan strategis dalam beberapa hal yang masih dianggap kurang. Pihaknya meminta pemkab agar memperhatikan seluruh pendapat akhir fraksi menjadi. Pihaknya juga berharap Pemkab tidak alergi dengan kritikan fraksi.

“Karena ini semata untuk kebaikan bersama, untuk kelangsungan pembangunan Pamekasan,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Dalam rapat paripurna tersebut, semua fraksi menyerahkan draft pendapat akhirnya terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. Namun, tidak semua fraksi membacakan pendapat akhirnya di podium. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi PPP tidak membacakan secara lisan ke podium.

Salah satu fraksi yang menyampaikan pendapat akhirnya secara langsung yaitu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara langsung pendapat akhir disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Khairul Umam. Pihaknya meminta agar Pemkab melakukan percepatan program vaksinasi agar segera tercapai herd immunity.

Sementara itu, Fraksi Madani juga menyampaikan secara langsung pendapat akhirnya. Ketua Fraksi Madani Ach. Tatang secara singkat membacakan pendapat akhirnya. Tidak banyak yang disampaikannya. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya menerima rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya dibahas menjadi Perda Perubahan APBD.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Rida’i dalam pendapat akhirnya meminta agar pelaksanaan perda APBD maupun P-APBD dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Pihaknya mengingatkan agar pelaksanaan program prioritas benar-benar terkonsep dan dieksekusi dengan tepat.

“Sebab program yang baik harus dilaksanakan dengan baik pula. Sehingga tidak menimbulkan multipersepsi dari masyarakat, apalagi sampai ada program di luar rencana yang telah ditetapkan,” ucap Rida’i.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *