Raperda Perlindungan Petani Belum Dibahas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DILINDUNGI: Para petani di Pamekasan dijanjikan perlindungan dengan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan petani.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Lembaga legislatif Kabupaten Pamekasan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Pamekasan. Namun, hingga saat ini, raperda tersebut belum kunjung dibahas di tingkat dua.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ach. Tatang menjelaskan, raperda tersebut sebenarnya telah masuk pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Namun, karena tidak selesai dibahas pada tahun sebelumnya, maka raperda itu dimasukkan kembali pada propemperda tahun 2021. Meski begitu, raperda tersebut telah dibahas di tingkat satu, yaitu oleh lembaga pengusul, dalam hal ini Komisi II DPRD Pamekasan.

Pembahasan tingkat satu menurutnya sudah dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020 lalu. Namun pihaknya menyesali karena draft raperda yang telah dibahas itu justru sampai kepada lembaga eksekutif pada Desember 2020. Sehingga tidak cukup waktu untuk diselesaikan pada 2020.

“Jadi bulan sepuluh itu sebetulnya sudah diterima eksekutif. Tapi baru diterima oleh bagian hukum bulan dua belas. Jadi belum sempat dibahas di tingkat dua,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan pada bulan Februari ini, pihaknya sudah melaksanakan pembahasan raperda tersebut di tingkat dua. Namun pihaknya mengaku masih akan memastikan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah menyiapkannya.

“Insya Allah bulan dua ini kita upayakan selesai,” ucapnya.

Sementara di lain pihak, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Sumiyati menampik bahwa draft raperda itu baru sampai pada eksekutif pada Desember 2020. Sebab dirinya masih ingat betul bahwa draft itu masuk pada 26 November.

Menurutnya, hal itu terjadi karena keterbatasan yang dihadapinya karena wabah Covid-19, sehingga raperda tersebut tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Namun menurutnya, keterlambatan draft itu seharusnya menjadi tanggung jawab legislatif,  bukan pihaknya.

“Kenapa terlambat masuk ke eksekutif, ya bukan bagiannya eksekutif yang menjawab. Harusnya bagian legislatif  kalau masalah keterlambatan itu,” tukasnya.

Sementara pengusul raperda perlindungan petani, dalam hal ini Komisi II DPRD Pamekasan, belum bisa mengungkapkan isi dari raperda itu. Menurut Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Achmadi melalui wakilnya Ismail A Rahim, pihaknya tidak ingin kesalahan informasi jika dipublikasikan.

“Nanti kalau sudah dibahas, takut ada yang salah paham jika disampaikan duluan,” ucapnya.

Pihaknya masih menunggu selesainya pembahasan di tingkat dua untuk berani mengungkapkan sisi penting raperda itu. Kendati begitu, dia menjelaskan, bahwa raperda itu merupakan bentuk keberpihakannya kepada seluruh petani di Pamekasan.

Sebab menurutnya, selama ini belum ada perda khusus yang betul-betul melindungi para petani. Dengan perda perlindungan petani itu, diharapkan nasib petani semakin diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, karena sebagian masyarakat Pamekasan merupakan petani.

“Di daerah lain belum ada perda ini. Bahkan di Madura hanya di Pamekasan yang ada,” tegasnya. (ali/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *