oleh

Raperda Pilkades Hapus Syarat Kandidat Wajib Domisili di Daerah Pemilihan

Kabarmadura.id/Bangkalan– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkdes) di Bangkalan masih tahap penggodokan. Kali ini, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan kembali membahasnya dengan dinas tekait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan, Senin (3/8/2020).

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujibburahman menuturkan, dalam raperda tersebut menyepakati untuk menghapus persyaratan calon kepala desa harus berdomisili di daerah tersebut. Penghapusan itu dilakukan sesuai dengan regulasi dari MK.

“Yang jelas akan dihapus, kami akan menggantinya dengan ber-KTP dan ber-alamat Bangkalan,” katanya.

Dengan adanya penghapusan domisili itu, untuk menjadi kepala desa tidak harus bertempat tinggal di desa tersebut. Namun, tetap berdomisili di daerah Bangkalan. Sehingga, tidak wajib atau harus dari desa tersebut untuk menjadi kandidat kepala desa.

“Kalau poin-poin lainnya tetap, tidak ada perubahan atau dicoret,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Bangkalan Ahmad Ahadian menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengusulkan pembuatan peraturan bupati (perbup).

“Regulasi yang sekarang dari MK itu, domisili bebas. Tapi usulan dari dewan tadi tetap bebas, asal domisili tetap di Bangkalan,” paparnya.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur adanya pembentukan panitia kepala desa. Di mana jika dalam sebuah desa tidak membentuk panitia pemilihan kepala desa, nantinya kepanitian tersebut akan diambil alih oleh pusat yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

“Sampai tenggat 3 bulan tidak membentuk akan diambil alih oleh kabupaten. Takutnya disinyalir nantinya akan ada desa yang tidak membentuk panitia. Makanya nanti akan kami ambil alih agar tidak menghambat pelaksanaan,” jelasnya.

Masih menurut laki-laki yang akrab disapa Dhiet ini, untuk mendaftar kepala desa sendiri harus minimal berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut mengingat di Bangkalan masih belum keseluruhan warga di Bangkalan mengenyam pendidikan hingga sarjana. Sedangkan, umur pelamar sendiri minimal harus 25 tahun.

“Itu minimal umur harus di hari H ya, semisal pemilihan tanggal 16 dibulan Juni. Tapi tanggal lahirnya 15 Juli. Itu tidak bisa kami ikutkan menjadi kandidat kepala desa harus pas,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2021 Pemkab Bangakalan akan menggelar Pilkades Serentak di Kabupaten Bangkalan. Pilkades ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni dan melibatkan 140 desa di Bangkalan. (ina/pai)

 

Komentar

News Feed