Raperda Poligami Gugur di Pemprov

  • Whatsapp
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengaku pasrah raperda poligami yang diusulkan ditolak Pemprov Jatim.

Kabarmadura.id-Optimisme Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik terhadap rekomendasi pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) poligami, akhirnya pupus. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, resmi menolak raperda tersebut, bersamaan dengan raperda pengelolaan masjid yang diusulkan oleh DPRD Pamekasan.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik selaku pengusul raperda poligami mengaku sangat kecewa, lantaran raperda poligami dirancang untuk mengatur dan melindungi hak perempuan yang menjadi “korban” pernikahan bawah tangan

Padahal, kata Apik, raperda yang sempat menuai pro dan kontra itu, berfokus pada aturan terhadap praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ada yang melalaikan tanggung jawab secara hukum, terhadap dampak yang terjadi pasca pernikahan di bawah tangan tersebut.

“Yang jelas, kami kecewa terhadap penolakan raperda poligami ini,” katanya Selasa (18/12).

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, dirinya sempat kaget saat mendengar informasi terhadap penolakan raperda poligami tersebut. Sebab, saat dilakukan konsultasi dengan biro hukum pemprov, Apik selaku pengusul berhalangan hadir lantaran benturan dengan kegiatan komisi II di luar kota.

Kendati demikian, Apik mengaku pasarah, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk memperjuangkan hak istri dan anak-anak dari hasil praktik poligami secara sembunyi-sembunyi. Padahal, esensi dari raperda itu, adalah untuk melindungi hak istri dan keturunan secara hukum dari praktik poligami.

Selain itu, raperda poligami nantinya juga akan mengatu tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri dari hasil poligami tersebut, secara administrasi kependudukan. Semisal, pembuatan akta lahir anak yang harus disertai buku nikah ayah dan ibu.

“Tapi sekarang sudah percuma, karena pemprov sudah menolak dengan alasan sudah jadi domain pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sebelum diajukan ke Pemprov Jatim, raperda poligami sudah menuai pro dan kontra. Bahkan gelombang penolak sering diutarakan oleh para aktivis gender Pamekasan. Salah satu aktivis gender Pamekasan, Maghfiroh mengatakan, jika raperda poligami secara tidak langsung telah merendahkan martabat kaum perempuan.

Dia menilai, jika raperda itu tidak harus dilegalkan. Selain sudah ada aturan khusus dalam Islam tentang tata cara poligami, Maghfiroh menilai, jika raperda itu hanya akan menyakiti kaum perempuan yang enggan dipoligami.

“Raperda ini terlalu menyakitkan untuk perempuan di Pamekasan,” katanya. (pin/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *