Raperda Tata Niaga Tembakau Belum Dibahas di Tingkat Dua

  • Bagikan
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DIREVISI: Tembakau Jawa khusus industri rokok lokal akan diperbolehkan masuk ke Pamekasan.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Niaga Budidaya dan Perlindungan Tembakau Madura yang diusulkan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan pada tahun 2020 lalu hingga saat ini belum dibahas di tingkat dua.

Dalam Raperda tersebut terdapat beberapa hal yang lebih ditekankan ketimbang perda sebelumnya. Di antaranya peningkatan program kemitraan. Meski dalam perda sebelumnya telah diatur mengenai program kemitraan, namun pada raperda ini akan diatur lebih sistematis.

“Selama ini pabrikan yang melakukan kemitraan dengan petani itu di luar koordinasi dengan OPD terkait. Kita harapkan ke depan, sebaran-sebaran kemitraan itu harus sepengetahuan OPD terkait,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A Rahim, Kamis (28/1/2021)

Menurutnya, selama ini kemitraan sudah berjalan namun mitra tidak memberikan laporan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Diketahui, alasan para mitra karena tidak ada Perda yang mengatur hal itu. Karena itulah Raperda tersebut diusulkan.

Hal lain yang dinilai penting dalam Raperda ini yaitu, mengenai teknis penimbangan tembakau. Dalam Raperda ini, penimbangan tembakau akan lebih diadaptasikan dengan timbangan digital. Sebelumnya, tidak ada keharusan menggunakan timbangan digital.

Kemudian, mengenai penghentian distribusi tembakau Jawa ke Pamekasan. Dalam perda sebelumnya, seluruh tembakau Jawa tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Pamekasan tanpa terkecuali. Pada Raperda ini, jika dalam rangka kepentingan industri rokok lokal, maka tembakau Jawa diperbolehkan masuk.

“Kalau ada pabrik rokok di Madura membutuhkan tembakau Jawa kan boleh. Toh itu tembakaunya bukan tembakau baru,” ucap Ismail.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Ach. Tatang menjelaskan, Raperda tersebut telah masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 namun hanya selesai di pembahasan tingkat satu di internal Komisi II pada bulan Oktober 2020 lalu.

Baca juga  Tokoh Apresiasi Layanan Program Pamekasan Call Car (PCC)

Pihaknya menargetkan, pembahasan tingkat dua akan dilakukan paling lambat pada akhir bulan Februari mendatang. Sejatinya, raperda tersebut telah selesai dibahas di tingkat satu pada bulan Oktober lalu. Namun, Raperda itu baru masuk ke OPD terkait pada bulan Desember.

“Legislatif itu sudah menyampaikan ke eksekutif pada bulan Oktober. Namun baru sampai ke OPD terkait pada bulan Desember. Jadi ada kesalahpahaman antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya

“Kalau kami di Bapemperda bulan dua ini sudah harus selesai pembahasan tingkat dua. kabarnya, dari komisi II dan OPD yang ditunjuk mau dilakukan akhir bulan dua ini,” tukas politisi Partai Gerindra itu. (ali/km58)

Isi Raperda Tata Niaga Tembakau

  1. Peningkatan program kemitraan.
  2. Digitalisasi timbangan.
  3. Selain untuk kepentingan industri rokok lokal, tembakau Jawa dilarang masuk
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan