oleh

Rasionalisasi Anggaran Akibat Covid-19, Setiap OPD Bakal Dipangkas 50 Persen

Kabarmadura.id/SUMENEP– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja daerah dalam APBD 2020 di semua Organiasi Perangkat Daerah (OPD) hingga mencapai 50 persen. Saat ini, seluruh OPD diminta menyisir anggaran belanja yang akan dipangkas akibat dampak wabah Covid-19.

Hal tersebut diungkapakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiadi.  Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Ccvid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan dilakukan perhitungan,” katanya, Selasa (28/4/2020).

Hal senada disampaikan Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Ia menjelaskan, pemotongan anggaran atau pemangkasan anggaran bertujuan untuk penanganan Covid-19. Terlebih saat ini di Kabupaten Sumenep sudah masuk zona merah

“Ya, saat ini untuk semua OPD disumenep akan dipangkas hingga 50 persen,” ujarnya.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang jasa minimal 50 persen dan rasionalisasi belanja modal minimal 50 persen.

“Semoga penggunaan anggaran tetap teratasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Fardiansyah mengatakan, dirinya juga mengakui bahwa di OPD akan dipangkas 50 persen.

Bahkan, dirinya sudah membuat surat edaran ke semua OPD agar menindaklanjuti Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu tersebut. OPD harus menyelesaikan penyesuaian anggaran dalam waktu yang singkat.

“Usaha kami tetap akan dilakukan berdasarkan hasil rapat keputusan bersama Bappeda, Sekkab dan lainnya,” paparnya.

Rasionalisasi sebesar 50 persen dari belanja barang atau jasa dan belanja modal tersebut berlaku merata untuk semua OPD tanpa terkecuali. Masing-masing OPD diminta menentukan mana belanja yang akan dikurangi dan mana yang tetap dipertahankan.

“Untuk teknis yang akan dikurangi tergantung OPD masing-masing,” pungkasnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed