Ratusan Desa di Sampang Tidak Peduli Peningkatan Ekraf

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) MINORITAS: Dari ratusan desa yang ada di Kabupaten Sampang, hanya tiga desa yang peduli terhadap potensi untuk meningkatkan ekonomi kreatif (Ekraf). 

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Pengembangan desa, untuk meningkatkan ekonomi kreatif (Ekraf) perlu adanya potensi yang ditonjolkan. Seperti, dinasti wisata, budaya dan berbagai potensi serta keunikan lain yang memiliki nilai tawar. Hal tersebut diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Marnilem, Senin (08/02/1021).

Menurutnya, dari 180 desa yang tersebar di 14 kecamatan, hanya tiga desa yang saat ini masuk prioritas dikelola sebagai destinasi wisata.  Masing-masing, Kampung Melon Napote yang ada di Kecamatan Sokobanah,  Desa Adat Napo, Kecamatan Omben, Desa Marparan Kecamatan Sreseh. “Masih ada tiga desa yang masuk datanya ke kami,” ujarnya. 

Bacaan Lainnya

Meski sudah masuk data, pemkab tidak bisa membantu dari segi anggaran. Untuk desa yang mempunyai potensi dikelola menjadi desa wisata, pembangunan sarana dan prasarananya harus dianggarkan melalui Dana Desa (DD). Sebab, berkaitan dengan aset tanah milik desa. “Bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi harus berdasarkan perjanjian,” ucapnya. 

Sedangkan untuk ketentuan pengajuan anggarannya jika dipasrahkan ke daerah, harus mengajukan ke pemerintah pusat. “Kalau misalkan di desa itu hanya mempunyai potensi, bisa dianggarkan dari pusat. Dengan ketentuan,  tanah  milik negara. Karena desa tidak bisa melakukan pembangunan sarana,” jelasnya.

Sedangkan kapasitas daerah, hanya bisa melakukan pembangunan berupa kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga, untuk tiga desa yang masuk prioritas desa wisata hingga saat ini masih tahap pengembangan atau pendampingan. Untuk pengelola desa wisata tersebut, masuk pada lembaga wisata. 

Sehingga pengelolaannya lebih maksimal. Sedangkan, untuk pembangunan sarana prasarana belum bisa ditentukan. Bahkan, pengelolaannya bisa dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan kelompok badan usaha milik desa (Bumdes). Hal itu, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *