oleh

Ratusan Galian C di Kabupaten Pamekasan Masih Dibiarkan Ilegal

Kabarmadura.id/Pamekasan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, tidak mempunyai wewenang untuk melarang ataupun menindak penambangan olegal galian c. Akibatnya, praktik pertambangan ilegal itu semakin marak. Tercatat, dari sekita 350 titik galin c, hanya ada 1 titik yang memiliki izin resmi.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir, meskipun perusakan lingkungan melalui galin c itu sangat tampak, namun pihaknya  tidak bisa berbuat banyak, lantaran kebijakan penindakan galin c sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dirinya mengaku, hanya bisa melakukan himbauan dan pendekatan secara persuasif agar masyarakat ikut andil menjaga keasrian lingkungan, terutama ikut menjaga dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ilegal itu.

Dirinya mengungkapkan, dari 350 titik galian c yang tersebar di Kabupaten Pamekasan tersebut, 90 persen lokasi galian c merupakan milik perorangan, sementara 10 persennya milik perusahaan.

“Saya sudah sangat sering menyampaikan kepada semua pihak yang berwenang tapi untuk menekan penambangan ilegal tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu pihak,” ungkapnya, Rabu (12/2/2020).

Sementara itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ali Masykur menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari maraknya penambangan illegal di wilayahnya,  pihaknya sudah memanggil beberapa stakeholder untuk menyelesaikan persoalan itu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada sekitar 17 titik yang terindikasi melakukan penambangan ilegal di Desa Angsanah, Kecaamtan Palengaan. Hanya saja, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tegas, lantaran tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur terhadap kegiatan galian c.

Namun secara garis besar, pihaknya berharap pengurusan izin pertambangan bisa lebih dipermudah. Mengingat selama ini, proses perizinan pertambangan berada di Pemprov, bukan di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sehingga menurutnya warga yang hendak mengurus izin pertambangan menjadi kesulitan.

“Setelah diambil alih oleh provinsi, pengurusan izin pertamabangan sangat sulit, bahkan satu bulan itu tidak selesai,” katanya.

Terpisah, Camat Palengaan Ahmad Sukrisno mengatakan, pihaknya akan memberikan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan yang dampaknya dari penambangan galian c ilegal, khususnya dalam memberikan penyadaran kepada seluruh masyarakat yang melakukan penambangan.

“Kami juga menghimbau agar masyarakat mengurus izin-izin, sehingga mereka memahami tentang bagaimana tata cara penggalian itu,” pungkasnya. (rul/pin)

 

Komentar

News Feed