Ratusan Pesantren Belum Urus Izin Operasional

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MINIM: Meski moratorium dicabut, masih banyak pondok pesantren yang belum urus izop.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Pasca dicabutnya moratorium izin operasional pondok pesantren (IZOP), seluruh pondok pesantren (ponpes) di Sumenep, data yang masuk pada kementerian agama (Kemenag) hanya 27 ponpes. Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD. Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Muhammad Tawil mengatakan, dicabutnya moratorium izop karena masih sedikit yang mengurusnya.

“Dari 411 ponpes hanya 27 yang mengurus  Pendis Education Management Information System (Emis),” katanya, Selasa (16/2/2021)

Menurutnya, pendaftaran yang resmi masuk emis, yang sudah mendaftar manual (mengajukan pada Kemenag langsung, bukan via online). “Ponpes yang mengajukan via online sudah banyak. Namun, tidak akan dinyatakan resmi,” ujarnya.

Dikatakan, ada sebanyak 411  ponpes di Sumenep yang masuk data emis sebanyak 270 ponpes, yang belum masuk emis ada 141 ponpes.”Semua yang masuk emis dan tidak mengurus tinggal mengajukan izop yang dimaksud,” paparnya.

Tawil menjelaskan, ponpes yang sudah masuk emis dan yang mengurus izop di antaranya, Ponpe Darul Istiqamah, Ainul Falah, As Sa’diyah, Mathaliul Anwar Putri, At Thohiriyah, Aswaja, Baitul Atiq,Mathaliul Anwar, Al Baitul Atieq, Nurul Ulum Guluk Guluk, Al Azhar Moncek Tengah, Al Ghazali, Nurul Ulum Giligenting, Nurul Huda Pakandangan Barat, Al Ittihad, Raudhatul Ihsan, Raudhatul Ulum Pkd. Tengah, Nurul Jamal, Tahfidzul Qur’an NT, Darul Amin, Tarbiyatul Islamiyah, Al Mabrurah DU, Al Aziz, Al Qodiriyah,Mambaul Ulum,Ar Raudhah dan Ponpest Darul Ulum. “Madrasah tersebut terdaftar di Kemenag,” singkatnya.

Dikatakan, ponpes yang masuk emis yang tidak berlaku izinnya akan diterbitkan ulang. Sedangkan, yang tidak masuk emis tidak diterbitkan. Tetapi, dapat mengurus izin kembali. “Ponpes mulai terbuka mendapatkan izin. Sehingga, bantuan nantinya akan dipermudah,” ucap pria yang familiar disapa Tawil itu.

Dia melanjutkan, sebanyak 384 ponpes yang masih tidak mengurus izop. Harapannya, semua ponpest dapat mengurusnya. Tujuannya, untuk jalan mendapatkan bantuan. “Ponpes yang belum urus izop akan merugi,” tandasnya.

Diketahui, dasar Izop adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pola pendidikan muallimin dan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum. “Dasar itulah yang dapat mengurus izop,” ucap mantan Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) itu.

Menurutnya, masa berlaku izin operasional ponpes berjalan selama jangka waktu 5 tahun. Jika habis masa berlaku selama 5 tahun, ponpes wajib mengajukan perpanjangan izin operasionalnya kembali. “Saat ini tidak satu pun ponpes yang belum mengurus izin,” tukasnya.

Sementara itu, guru asal Bluto Badrit tamam mengatakan, mengurus izop sudah lama dilakukan via online. Untuk via offline atau manual masih belum dilakukan. “Insya Allah dalam waktu dekat akan mengurus izop itu,”pungkasnya. (imd/maf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *