oleh

Ratusan Ribu Peserta PBI JKN di Sampang Diblokir

Kabarmadura.id/Sampang-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang mengungkapkan, memiliki data ratusan ribu masyarakat Sampang yang terblokir dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta segera menanganinya. Sekurang-kurangnya, pemkab bisa memberikan informasi ke bawah melalui OPD terkait dan memastikan bisa tercover atau dijamin oleh pemerintah daerah.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni, janji politik bupati dan wakil bupati Sampang untuk meluncurkan Kartu Sampang Sehat (KSS) bisa segera direalisasikan, sehingga bisa menjadi solusi, utamanya bagi warga yang terdampak pemblokiran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat.

“Berdasarkan informasi dan laporan dari relawan kesehatan yang kami terima, ada sekitar 112 ribu peserta PBI JKN yang terblokir. Mungkin kartu Sampang sehat bisa menjadi jawabannya,” ungkap Moh Iqbal Fathoni, Selasa (21/1).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Bung Fafan ini juga membeberkan, masih banyak warga sangat miskin di Sampang yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan, baik melalui pemerintah pusat atupun Pemkab Sampang. Untuk itu, pihaknya mendorong perluasan jaminan kesehatan bisa dimaksimalkan.

“Pemerintah mungkin bisa memulai dengan KSS, karena ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai angin segar bagi saudara kita, utamanya yang kurang mampu dan belum tercover JKN baik PBI atau PBID,” Harapnya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi menegaskan, pemblokiran kepesertaan itu sejatinya sudah lama, yakni pada bulan Oktober 2019 lalu.

Pihaknya membantah bahwa jumlah warga Sampang yang terdampak pemblokiran itu sampai 112 ribu jiwa, sebab juga ada penambahan peserta PBI JKN sekitar 36 ribu.

Pihaknya mengaku tidak tahu pasti, terkait alasan pemblokiran kepesertaan PBI JKN tersebut, karena merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Agus berjanji akan mencarikan solusi terbaiknya, jika memungkinkan bisa tercover oleh PBID atau melalui solusi yang lain.

“Sudah kami carikan solusinya, sebagian warga yang terblokir dari JKN ini, akan diarahkan menjadi peserta dan tercover melalui PBID, sementara pemerataan jaminan kesehatan ini, tetap kami upayakan secara bertahap,” terangnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed