oleh

Ratusan Ribu Ton Garam Rakyat Mengendap

Kabarmadura.id/SUMENEP-Penyerapan garam di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, masih kurang maksimal. Forum Komunikasi Petani Garam Madura (FKPGM) menemukan, sekitar 25 ribu ton di Sumenep belum terserap.

Berdasarkan data yang dikantongi FKPGM dari Dinas Perikanan Sumenep, data produksi garam pada tahun 2018 sebesar 265.582,21 ton, yang merupakan hasil panen dari sepuluh wilayah tambak garam. Angka tersebut telah mencapai target produsi di tahun itu.

Menurut Koordinator FKPGM Abdul Hayat, kurangnya penyerapan garam tersebut dikarenakan hanya PT Susanti yang menyerap garam. Harganya juga dinilai meresahkan. Dari perhitungannya, harga standar garam seharusnya adalah Rp2,3 juta per ton, namun kenyataannya hanya Rp1.100.000 per ton untuk kw 1 dan Rp900.000 per ton untuk kw 2.

“Musim kemarau tahun 2018 menyerap dengan harga per kilogram sebesar Rp1.500 untuk kw satu, Rp1.400 untuk kw dua. Harga saat ini Rp1.100 untuk kw satu dan Rp900 untuk kw dua, itupun dijatah satu truk atau suplier,” jelasnya, Rabu (1/5).

Akan tetapi, pria berkacamata tersebut menyatakan keheranannya, karena meskipun harga garam yang dibeli petani murah dan mencekam, tetapi harga garam yang dijual oleh perusahaan semakin mahal dan tidak pernah turun, padahal seharusnya turun juga. Menurutnya, hal itu dikarenakan lemahnya pengawasan dari pemerintah.

“Permasalahannya (lagi, red) itu adalah importir garam yang semestinya diperuntukan untuk industri, itu dibocorkan menjadi konsumsi, ini yang menjadi penyakit,” jelas pria yang akrab dipanggil Haji Ubet tersebut.

Ubet menambahkan, pihaknya berharap supaya para pemerintah terkait, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, untuk duduk bersama membahas permasalahan petani garam tersebut, lebih-lebih untuk menentukan harga standar garam supaya tidak lagi petani dipermainkan oleh para pengusaha.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam (Persero)  Budi Sasongko mengungkapkan, bahwa garam pada tahun 2018 sudah banyak yang terserap, kalau pun tidak terserap, menurutnya, hanya kisaran ratusan ton yang memang digunakan oleh rakyat. Ia mengaku telah menyerap garam kisaran 130.000 ton di tahun 2018.

Terkait harga garam, pihaknya mematok sesuai dengan mekanisme pasar, karena memang tidak ada undang-undang yang menentukan mengenai standar harga garam.  Pihaknya membeli garam untuk kw 1 di atas satu juta, Rp1,1 juta per ton. Menurutnya, selama harga garam masih belum di atas Rp800 ribu per ton, itu masih lumayan baik.

Diinya tidak bisa berbuat banyak ketika harga garam jatuh, selain mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kualitas garam supaya harganya semakin membaik. Selain itu, pihaknya juga tidak mungkin membeli di atas harga pasaran, karena sebagai perusahaan, tentu tidak mau merugi.

“Seandainya PT Garam mendapat penugasan lagi (untuk mengatasi anjoknya harga garam, red), bisa melalui PNM, bisa menjadi pentok nasional garam, bisa tugas-tugas khusus,  untuk penyerapan garam itu boleh,  tapi sekarang belum ada itu, undang-undangnya belum ada,” ungkapnya saat dihubungi lagi, Rabu (1/5)

Petani garam asal Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget,  Abu Said mengeluh dengan turunnya harga garam dan karena penyerapan garam lokal terhadap petani kurang maksimal.

“Harga Rp900 ribu itu secara umum karena saat ini tidak ada harga kw 1, kw 2, dan lain sebaganya,” ujarnya, Rabu (1/5). (mad/waw)

 

Komentar

News Feed