Ratusan Warga Desa Matanair Tagih Janji Pemkab Cabut SK Kadesnya

(FOTO: KM/MOH. RAZIN) TEGAKKAN KEADILAN: Seratus lebih masyarakat Desa Matanair menuntut Pemkab Sumenep mencabut SK kadesnya.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Tak kunjung ada tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA), warga yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat melakukan unjuk rasa di depan kantor Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, Rabu (5/1/2022).

Kurang lebih seratus massa aksi itu menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera menjalankan perintah MA terkait sengketa politik Desa Matanair yang tidak kunjung dijalankan hingga hari ini.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Nur Hayat, mengatakan, keadilan yang didamba-dambakan masyarakat Matanair  belum diwujudkan oleh Pemkab Sumenep, medkipun putusan itu sudah lama.

Bacaan Lainnya

“Kok bisa lelet ya, ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat, kok bisa. Tidak tanggung-tanggung, putusan MA tidak diindahkan,” tutur dia. Rabu (5/1/2021).

Mereka sempat sekitar dua jam menunggu jawaban dari Pemkab Sumenep terkait tuntutannya. Kemudian ditanggapi Pemkab Sumenep melalui Kepala Bagian Hukum (Kabag) Hukum Pemkab  Sumenep Hizbu Wathan.

Hizbu Wathan mengatakan, terkait tindak lanjut terhadap putusan MA itu, pihaknya memastikan segera memprosesnya.

“Kami pasti melakukan upaya dalam kewenangannya untuk melaksanakan putusan pengadilan,” kata Wathan.

Ditegaskan pula, bupati Sumenep melalui DMPD Sumenep sudah berkomitmen akan memenuhi putusan MA itu. Yakni bakal menetapkan Ahmad Rasidi selaku penggugat sebagai kepala desa yang sah hasil pilkades Matanair tahun 2019.

Selain itu, mencabut keputusan pengangkatan kepala desa (kades) definitif terhadap Ghazali selaku calon kades terpilih di desa itu. Dengan begitu, Ghazali sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala Desa Matanair.

Sebelumnya, pengangkatan Ghazali sebagai kepala Desa Matanair sempat digugat pihak Ahmad Rasidi. Gugatan itu terkait tidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi Ghazali untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, putusannya memenangkan penggugat.

Namun  bupati Sumenep melakukan banding, namun putusannya kembali putusan PTUN Surabaya, yakni memenangkan penggugat. Selanjutnya dilakukan peninjauan kembali (PK), MA juga mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PTUN.

Reporter: Moh. Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.